Perlu Moral Politik dalam Demokrasi

Bandarlampung, (Antara) - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr R Siti Zuhro MA menyebutkan moral politik sangat diperlukan dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia yang telah mengarah parlementaria. "Dengan moral politik yang baik, calon anggota legislatif yang terpilih nanti dapat menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas dan tidak merugikan publik," kata Zuhro pada "Deklarasi Pakta Integritas dan Workshop Akuntabilitas Politik Caleg DPR RI 2014" di Bandarlampung, Jumat (14/3) malam. Menurut perempuan kelahiran Blitar, Jawa Timur 7 November 1959 itu pula, caleg yang bertarung hendaknya mereformasi birokrasi dan reformasi terhadap partai politik, sehingga partai politik tidak menjadi lembaga politik yang melindungi pelaku korupsi. "Selanjutnya caleg diharapkan menghayati fungsi representasi parlementer yang menimbulkan kesadaran masyarakat dalam pesta demokrasi," ujar Zuhro yang memaparkan materi "Etika Politik Penyelenggara Negara Dalam Pelaksanaan Pemilu" itu pula. Ia menjelaskan, sudah seharusnya legislatif kembali pada nurani yang berpihak kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang peduli dan bersih. "Survei terhadap kinerja legislatif dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel, sehingga menghasilkan pemetaan politik yang dapat menjadi strategi dalam implementasi politik yang berpihak kepada publik agar kepercayaan atau trust masyarakat terhadap politik di Indonesia," kata Zuhro yang menyelesaikan studi S-1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember. Zuhro yang mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari The Flinders University, Adelaide, Australia dan PhD Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu menambahkan, setiap caleg yang bertarung pada tahun 2014 ini akan berlangsung ketat. "Ini dikarenakan ada 12 partai politik yang bertarung memperebutkan kursi di DPR RI, DPRD I dan DPRD II," ujarnya. Selain itu, adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung di seluruh daerah Indonesia lebih dari ribuan, sehingga Pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 9 April ini membuat kebosanan dalam masyarakat terhadap janji-janji caleg. "Hal ini dalam pelaksanaannya perlu diperbaiki dalam menghadapi sikap skeptis dan apatis masyarakat. Tentu pekerjaan sangatlah berat bila tanpa di back up oleh sikap dan moral caleg," demikian Siti Zuhro. (*/jno)