Padang alokasikan Rp110 miliar perbaikan drainase untuk cegah banjir

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp110 miliar untuk memperbaiki saluran drainase dan irigasi sebagai langkah antisipasi mencegah banjir di kemudian hari.

"Pemerintah Kota Padang telah memperoleh pengembalian dana transfer ke daerah sebesar Rp371 miliar, di mana Rp110 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk perbaikan drainase dan irigasi," kata Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Kota Padang, Sabtu.

Maigus menyampaikan penanganan banjir merupakan salah satu tantangan terbesar yang saat ini dihadapi Kota Padang. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan secara berkelanjutan, persoalan banjir di beberapa titik belum sepenuhnya tuntas.

Beberapa kawasan banjir yang memerlukan perhatian utama ialah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025. Selain itu, kawasan padat penduduk seperti Jalan Gajah Mada Kelurahan Gunung Pangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, serta kawasan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam juga menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Kami berharap dukungan penuh penanganan banjir di Padang. Dengan adanya sinkronisasi ini, dana TKD yang kami miliki dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar Maria Doeni Isa menyebutkan pada tahun ini terdapat lima kawasan di Kota Padang yang masuk dalam rencana penanganan lembaga tersebut.

Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Nanggalo (Kelurahan Gurun Laweh dan Tabing Banda Gadang), Kecamatan Pauh (Kelurahan Lambung Bukik dan Cupak Tangah), serta Kelurahan Rawang.

Sesuai kewenangan, BPBPK fokus pada penanganan drainase lingkungan, bukan drainase perkotaan. Namun, sistem drainase lingkungan ini nantinya dirancang agar tetap terhubung secara terintegrasi ke drainase kota maupun sungai sebagai outlet utama aliran air.

Berdasarkan hasil survei awal BPBPK, genangan air yang selama ini terjadi sebagian besar dipicu oleh tidak adanya drainase lingkungan, atau adanya saluran yang terputus akibat tertutup bangunan dan aktivitas masyarakat.

"Oleh karena itu, kami merancang sistem drainase baru yang berada di tengah badan jalan dengan kapasitas yang lebih besar serta kedalaman mencapai sekitar satu meter," ucap dia.

Salah satu contoh inovasi penanganan banjir atau genangan air yang akan dilakukan yakni di kawasan Tabing Banda Gadang. Di wilayah tersebut penataan akan menggunakan sistem drainase tengah jalan dengan teknologi box culvert.

Langkah ini diambil agar saluran air tidak lagi ditutup oleh warga atau disalahgunakan untuk aktivitas berjualan. Konsep ini dinilai jauh lebih mudah dalam pemeliharaan sekaligus menjaga fungsi drainase tetap optimal.

Untuk merealisasikan proyek penataan terpadu di lima kawasan tersebut, estimasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp440 miliar dengan catatan status lahan harus sudah beres atau tanpa konflik. Lingkup pekerjaan tidak hanya fokus pada penataan saluran air, tetapi juga mencakup perbaikan jalan lingkungan, pedestrian (trotoar), penerangan jalan umum, outlet drainase menuju sungai hingga penyediaan taman bermain bagi masyarakat.

"Perencanaan kegiatan ini ditargetkan dimulai pada 2026, sedangkan pelaksanaan konstruksi direncanakan berlangsung multiyears pada 2027 hingga 2028," kata dia.