Pemerintah pusat mulai perbaiki infrastruktur rusak di Padang Pariaman berdasarkan dokumen R3P

Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat mengatakan pemerintah pusat telah memulai memberikan bantuan perbaikan infrastruktur rusak di daerah itu akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025 berdasarkan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disusun.

"Seluruh dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh bencana telah kami laporkan melalui dokumen R3P, dokumen tersebut kami serahkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Jumat.

Ia mengatakan di dalam dokumen tersebut Pemkab Padang Pariaman menyampaikan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana yang mencapai Rp3,2 triliun dari total kerugian lebih dari Rp5 triliun.

Ia menyebutkan salah satu bantuan dari pemerintah pusat berdasarkan dokumen R3P tersebut yaitu perbaikan pipa air bersih dengan nilai anggaran sekitar Rp278 miliar.

"Dan sudah ditunjuk pelaksanaanya, perusahaan BUMN yaitu PP," katanya.

Menurutnya proposal dalam Dokumen R3P tersebut secara bertahap akan direalisasikan pemerintah pusat. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar perbaikan infrastruktur rusak akibat bencana di daerah itu dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan.

Diketahui Kementerian Pertanian juga mengucurkan anggaran Rp12,5 miliar untuk memperbaiki lahan pertanian sawah yang rusak. Anggaran tersebut disalurkan melalui dana tugas pembantuan pada Satuan Kerja XIII Provinsi Sumbar dalam bentuk program bantuan pemerintah untuk enam kegiatan.

Adapun keenam kegiatan tersebut yaitu optimalisasi lahan (Oplah) sawah non rawan bencana, rehabilitasi lahan terdampak bencana, perbaikan dam parit, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, dan perbaikan jaringan irigasi tersier di Padang Pariaman.

Optimalisasi lahan dilakukan untuk lahan rusak ringan karena terjadi sedimentasi setinggi sekitar 10 hingga 30 sentimeter dengan luas di Padang Pariaman mencapai 446 hektare.

Sedangkan program rehabilitasi lahan untuk sawah yang mengalami kerusakan sedang karena indikasi sedimentasi lebih tebal dengan ketinggian di atas 30 sentimeter hingga 100 sentimeter dengan minimal terdampak 5 hektare. Luas lahan di Padang Pariaman yang mengalami rusak sedang dan mendapatkan bantuan yaitu 198 hektare.

Rencananya kegiatan optimasi lahan sawah terdampak bencana akan mulai dilaksanakan awal Maret sedangkan rehabilitasi lahan dijadwalkan dimulai setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah atau pertengahan Maret 2025.

Selanjutnya, BNPB juga telah mengalokasikan sekitar Rp5 miliar untuk perbaikan 310 unit rumah warga di Padang Pariaman dengan kategori kerusakan ringan dan sedang. Bantuan tersebut secara simbolis telah disalurkan pemerintah setempat pada pertengahan Februari 2026 yang dananya langsung masuk ke rekening penerima bantuan.