Painan (ANTARA) - Upaya mempercepat pemulihan sosial pascabencana di Kecamatan Bayang Utara mendapat dukungan signifikan dari pemerintah pusat. Pada Sabtu (6/12), Komisi VIII DPR RI turun langsung ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk meninjau kondisi terkini warga terdampak banjir dan longsor.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan di tengah proses pemulihan yang terus digencarkan pemerintah daerah. Rombongan bersama jajaran Pemkab Pesisir Selatan meninjau permukiman warga, fasilitas umum yang rusak, hingga lokasi pengungsian untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Komisi VIII menyerahkan paket bantuan sosial dengan total nilai mencapai Rp116,5 miliar. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Rumah Terpadu Sejahtera sebanyak 20 unit, bantuan logistik kebencanaan, Bantuan ATENSI, serta Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra).
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendarajoni, menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan. “Kami ingin memastikan penyalurannya tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Komisi VIII turut membawa dana siap pakai berupa perlengkapan pendukung penanganan bencana, di antaranya:
100 kasur lipat
100 selimut
200 paket sembako
100 family kit
2 unit tenda pengungsi
50 set tenda keluarga
2 perahu karet lengkap dengan mesin
2 unit pompa alkon berkekuatan 23 HP
Sebagai tambahan, satu unit mobil pick-up senilai Rp319,9 juta juga diserahkan kepada Pemkab Pesisir Selatan untuk memperlancar mobilisasi logistik, evakuasi, dan penanganan darurat di titik-titik rawan bencana.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakatnya. Ia menyebut dukungan tersebut bukan hanya berupa materi, tetapi juga menjadi penyemangat bagi daerah dalam mempercepat pemulihan. “Ini adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi kami,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Pesisir Selatan terus mempercepat perbaikan infrastruktur vital, terutama akses jalan yang diperlukan untuk distribusi bantuan. Seluruh bantuan dari pusat, lanjutnya, akan disalurkan secara cepat, tepat, dan transparan. “Tidak boleh ada satu pun warga terdampak yang terlewat,” tegasnya.
Hendrajoni juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pihak pemerintah pusat, pemda, TNI–Polri, hingga relawan—untuk mempercepat pemulihan pascabencana. “Kolaborasi ini sangat menentukan agar proses pemulihan berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Pemkab Pesisir Selatan memastikan seluruh bantuan yang diterima segera didistribusikan, terutama bagi warga di wilayah yang sulit diakses. Tim gabungan telah dikerahkan untuk memastikan penyaluran berjalan aman, tertib, dan sesuai kebutuhan.
Kehadiran Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa penanganan bencana di Pesisir Selatan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dengan dukungan logistik, bantuan sosial, dan penguatan koordinasi di lapangan, proses pemulihan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
