Sawahlunto (ANTARA) - Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengarahkan seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota itu untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pendekatan yang adaptif, responsif, dan berdampak nyata, di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
"Sikap reaktif atau emosional tidak akan menyelesaikan persoalan keterbatasan anggaran. Sebaliknya, ASN perlu memahami kerangka kebijakan fiskal nasional agar mampu mencari peluang dan celah yang dapat diberdayakan bagi kepentingan pembangunan daerah," kata Wali Kota Riyanda, di Sawahlunto, Kamis.
Ia menyebut jika hanya marah atau kecewa pada kebijakan pusat, masalah anggaran tidak akan selesai. Tapi kalau mau belajar memahami mekanismenya, akan terbuka ruang dan peluang untuk memperkuat ketersediaan fiskal Sawahlunto.
Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan sinkronisasi program dengan arah kebijakan Presiden dan kementerian teknis agar potensi dukungan pusat semakin terbuka. Langkah itu menjadi bagian dari strategi Sawahlunto Maju dalam menjaga keberlanjutan pembangunan meski terjadi penyesuaian fiskal nasional.
“Kuncinya adalah sinkronisasi. Kalau program daerah selaras dengan prioritas nasional, maka dukungan pusat akan lebih besar dan cepat turun,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Riyanda memberi arahan khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membreak-down pendekatan tersebut menjadi kerangka teknis yang dapat segera diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah.
Hal itu meliputi penyusunan program lintas sektor yang efisien, pelaporan kinerja berbasis data, serta peningkatan kemampuan ASN dalam membaca peluang kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
“Saya minta Sekda memastikan seluruh OPD memahami dan mempraktikkan prinsip adaptif, responsif, dan berdampak nyata itu secara terukur. Ini bukan sekadar jargon, tapi harus terlihat dari cara kerja dan hasilnya,” tegasnya.
Riyanda juga menekankan pentingnya perubahan budaya birokrasi dari sekadar administratif menjadi strategis, dengan menumbuhkan keberanian berpikir kreatif serta kemampuan mengomunikasikan gagasan program daerah ke tingkat pusat.
“Sawahlunto harus naik kelas, bukan hanya menunggu dana turun, tetapi juga aktif menjemput peluang,” katanya.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan efisiensi, kolaborasi lintas sektor, dan birokrasi yang gesit dalam mendukung kedaulatan pembangunan berbasis daerah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI (APBN 2025), kebijakan efisiensi fiskal nasional berdampak pada penyesuaian dana transfer ke daerah sebesar 3,7 persen secara nasional.
Meski demikian, pemerintah pusat menyiapkan program insentif berbasis kinerja, antara lain Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Dana Insentif Fiskal (DIF), yang dapat diakses oleh daerah dengan inovasi pelayanan publik dan pelaporan berbasis data.
"Kita akan memanfaatkan peluang itu. Sawahlunto punya potensi besar kalau bekerja dengan strategi, bukan sekadar rutinitas,” katanya.
Melalui pendekatan berbasis data, kerja kolaboratif lintas OPD, dan pengawasan yang transparan, Pemerintah Kota Sawahlunto menargetkan agar setiap rupiah belanja daerah berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat daya saing fiskal daerah.
“Sawahlunto Maju bukan sekadar tagline. Ini kompas kerja kita semua untuk tetap melayani dengan cerdas, walau sumber daya terbatas,” tutup Wali Kota Riyanda.
