Solok (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solok, Sumatera Barat memperluas akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kadisdukcapil Kota Solok Ratnawati di Solok, Rabu, mengatakan dinas tersebut mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan kurangnya validasi data kependudukan di tingkat kelurahan.
Salah satu isu utama yang sering dihadapi selama ini adalah perangkat kelurahan tidak memiliki data yang akurat dan terbaru terkait warga yang pindah datang atau pindah keluar dari wilayahnya.
Sebagai langkah konkret, Disdukcapil memberikan akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada perangkat kecamatan dan kelurahan, dengan membuatkan akun untuk masing-masing operator kecamatan dan kelurahan.
Melalui akses ini, perangkat kecamatan dan kelurahan dapat melakukan pengecekan data kependudukan secara real time, sehingga seluruh layanan administrasi yang dikeluarkan oleh kelurahan akan lebih optimal karena berdasarkan data yang valid dari sistem.
Perangkat yang ditugaskan sebagai operator SIAK adalah para kepala seksi pemerintahan di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Mereka akan berperan sebagai operator yang mengakses data kependudukan pada wilayah kerjanya masing-masing.
Ia mengatakan sebelumnya pemberian materi hak akses SIAK ini disampaikan secara resmi dalam kegiatan rapat koordinasi pemberian akses SIAK bagi kecamatan dan kelurahan se-Kota Solok, yang dilaksanakan pada Selasa (6/5) di aula Kecamatan Lubuk Sikarah.
"Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh camat, lurah, dan kasi pemerintahan serta didampingi juga oleh jajaran Dinas Kominfo Kota Solok," ujar dia.
Kadisdukcapil Kota Solok itu juga berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat wilayah dalam mewujudkan data yang lebih valid dan akurat.
Selain itu, tim dari Disdukcapil Kota Solok akan menyusun jadwal ke lapangan untuk melakukan asistensi kepada operator kecamatan dan kelurahan, serta melakukan penandatanganan Non Disclosure Agreement (NDA), agar masing-masing operator bertanggung jawab atas data yang di akses dan menjaga kerahasiaan data yang diakses tersebut.
