Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR menggelar rapat dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman dan sejumlah bank himpunan bank negara (Himbara) dan juga bank swasta untuk membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya pun sebelumnya sudah membahas secara khusus soal program KUR. Namun dia ingin mendengar penjelasan kondisi program KUR secara langsung dari berbagai bank.
"Kami sebetulnya di Komisi VII sangat senang sekali dengan program KUR ini, Kredit Usaha Rakyat, kami berharap bahwa dengan Kredit Usaha Rakyat ini perekonomian masyarakat yang akan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa ini, bisa tumbuh dan berkembang," kata Saleh saat membuka rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan ingin mengetahui mekanisme penyaluran KUR yang dilakukan oleh berbagai bank tersebut. Salah satunya terkait masalah jaminan yang diberikan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan KUR.
Menurut dia, saat ini program KUR diminati oleh masyarakat untuk menjalankan usaha. Pasalnya pada tahun 2024, ada sebanyak Rp280 triliun yang disiapkan untuk penyaluran KUR, tetapi yang tersalurkan jumlahnya lebih dari itu, yakni Rp282 triliun.
"Kita ingin dengar, pertama bagaimana mekanisme penyaluran ini, kemudian apa syarat yang diberikan kepada masyarakat sehingga bisa lolos mendapatkan KUR, masyarakat kan banyak yang mengajukan, tapi nggak semuanya dapat," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat kecil adalah sumber daya besar bagi perekonomian bangsa. Menurut dia, Kementerian UMKM juga menargetkan penyaluran KUR di tahun 2025 sebesar Rp300 triliun dengan subsidi dari pemerintah untuk menjaga suku bunga tetap rendah, yaitu sebesar 6 persen dari sebelumnya sebesar 15 persen.
"Karena itu penyaluran KUR ini tentu, terutama adalah menjadi tanggung jawab perbankan, dalam hal ini Himbara dan bank swasta," kata dia.
Untuk itu, berbagai bank Himbara dan swasta itu diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membina UMKM demi mengembangkan basis-basis ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII DPR rapat dengan Menteri UMKM dan sejumlah bank bahas KUR
