Padang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Andalas (Unand) Roni Ekha Putra menyarankan agar kebijakan efisiensi anggaran perlu dilakukan secara cermat dan berbasis bukti (evidence-based policy) agar tidak berdampak menurunkan kualitas layanan dasar masyarakat.
"Pemangkasan anggaran jika tidak terarah dengan baik dan strategis dapat mempertajam kesenjangan sosial dan menghambat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan strategi efisiensi yang tidak hanya menghemat belanja negara, tetapi juga memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata dosen Departemen Administrasi Publik FISIP Unand Roni Ekha Putera, di Padang, Rabu.
Dikatakannya, sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Karena itu untuk efisiensi di sektor tersebut harus dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi dan komprehensif.
"Pendidikan dan kesehatan bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi bagi masa depan. Efisiensi anggaran tidak boleh sampai menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar ini," katanya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024 mencapai 20% dari total belanja negara, sesuai amanat konstitusi. Namun, realokasi dana untuk proyek infrastruktur dan belanja prioritas lainnya berpotensi mempengaruhi distribusi anggaran ke sektor pendidikan dan kesehatan di tingkat daerah.
Untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik, Roni menyarankan agar pemerintah dapat menerapkan pendekatan berbasis kinerja dan digitalisasi.
Beberapa strategi yang dapat diadopsi antara lain ; anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting), diantaranya pemerintah daerah dapat meniru model Surabaya Smart City, yang mengoptimalkan teknologi dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik.
Kemudian kemitraan Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) dengan contoh ; di sektor kesehatan, RSUD di DKI Jakarta telah bekerja sama dengan swasta untuk meningkatkan layanan tanpa membebani APBD.
"Setelah itu melalui Digitalisasi Layanan Publik. Contohnya E-Katalog LKPP telah membantu pemerintah menghemat miliaran rupiah dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa," ujar Roni merinci.
Kemudian pengawasan dan partisipasi Masyarakat, seperti Program Participatory Budgeting di beberapa kota di Indonesia telah meningkatkan transparansi dan efektivitas belanja daerah.
Menurut Roni, Indonesia dapat belajar dari Estonia, yang berhasil menghemat hingga 2% dari PDB per tahun dengan menerapkan digitalisasi layanan publik, termasuk administrasi pendidikan dan kesehatan.
Efisiensi anggaran harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas. Beberapa langkah yang bisa diterapkan pemerintah antara lain ; publikasi laporan anggaran secara terbuka, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-budgeting.
Kemudian audit independen oleh BPK untuk memastikan efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik. Setelah itu sistem pengaduan masyarakat, seperti LAPOR! juga memungkinkan warga melaporkan keluhan terkait layanan publik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam beberapa kasus, efisiensi justru dapat meningkatkan efektivitas belanja negara jika dilakukan dengan strategi yang tepat.
"Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu.
Hal ini senada dengan penegasan akademisi Roni Ekha Putera bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus berorientasi pada manfaat jangka panjang dan tidak boleh sekadar menjadi kebijakan jangka pendek untuk menyeimbangkan defisit fiskal.
"Melalui strategi berbasis data, digitalisasi layanan publik, dan sinergi multipihak, efisiensi anggaran dapat dijalankan secara cerdas dan berkelanjutan tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat," kata dia.
