Logo Header Antaranews Sumbar

Keluarga Katakan Moursi Tidak akan Berunding

Senin, 14 Oktober 2013 16:41 WIB
Image Print

Kairo, (Antara/Reuters/AFP) - Keluarga Presiden Mohammad Moursi mengatakan pada Ahad orang nomor satu yang digulingkan itu tidak akan berunding atau menerima kompromi apapun menyusul penumpasan terhadap Ikhwanul Muslimin oleh penguasa dukungan militer. Moursi, presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis, digulingkan oleh militer pada 3 Juli setelah terjadi protes-protes massal terhadap pemerintahannya. Sejak itu penguasa menumpas Ikhwanul Muslimin, organisasi yang pernah dipimpimnya. Ratusan orang yang berkemah dan berpawai meninggal dalam penumpasan itu. Penguasa menahan sekitar 2.000 orang aktivis beserta anggota-anggotanya. Hingga kini Moursi telah ditahan di satu lokasi rahasia sejak penggulingannya dan tak pernah terlihat. Dia akan diadili pada 4 November atas tuduhan-tuduhan memicu kekerasan. "Presiden tak akan mundur, atau negosiasi atau menerima kompromi khususnya setelah semua jatuh korban syahid, cedera, ditahan dan hilang," kata keluarganya dalam pernyataan di laman Ikhwanul Muslimin (www.ikhwanonline.com). "Tak soal berapa lama mereka coba jauhkan dia, Presiden tidak akan mundur dari kembalinya jalur demokrasi, bahkan jika jiwanya merupakan harga dari jalan demokrasi ini," kata keluarga Moursi dalam pernyataan untuk menyambut Idul Adha. Moursi dan para pemimpin lain Ikhwanul Muslimin menuduh tentara melakukan kudeta yang membalik hasil-hasil revolusi 2011 terhadap Hosni Mubarak. Militer menyatakan pihaknya melaksanakan kemauan rakyat dan telah mengajukan rencana terkait dengan penyelenggaraan pemilihan bebas dan jujur. Ikhwanul Muslimin telah menolak berperan serta dalam transisi dengan menyatakan hal itu akan melegalkan satu kudeta. Tampaknya organisasi itu tak bersedia ikut serta dalam proses politik yang inklusif. Dalam salah satu hari paling berdarah sejak militer berkuasa, para pendukung Moursi bentrok dengan penentang dan pasukan keamanan pekan lalu. Media negara melaporkan bahwa 57 orang meninggal. Sementara itu Aliansi Islam mendesak para pendukungnya menjauhi Taman Tahrir dalam protes-protes Jumat (11/10) lalu untuk menghindari pertumpahan darah lebih banyak setelah sepekan hampir 80 warga Mesir tewas. Aliansi Anti-Kudeta, yang menolak pemerintahan dukungan militer, mengatakan "pemerintah kudeta melakukan pembunuhan tanpa menghormati hukum atau nilai-niai kemanusiaan yang dianut rakyat kita". "Jadi aliansi menyeru para pemrotes menghindari tempat-tempat pertumpahan darah, di Taman Tahrir atau tempat-tempat lain," kata satu pernyataan dari kelompok yang menuntut pemulihan kembali jabatan Presiden Moursi. Kelompok itu mengatakan imbauannya mengikuti seruan yang dibuat beberapa intelektual dan kekuatan politik karena bergerak ke taman itu "akan dapat menimbulkan pertumpahan darah lagi". Aliansi itu berulangkali menyerukan para pendukungnya Jumat bergerak ke Tharir, simbol utama pemberontakan yang diilhami Arab Spring yang menggulingkan Mubarak tahun 2011. "Kami membatasi unjuk rasa kami" Jumat, kata aliansi itu dan menambahkan pihaknya "mempunyai hak untuk melakukan protes di semua tempat termasuk Tahrir, Rabaa dan Nahda dalam beberapa pekan ke depan". Taman-taman Rabaa al-Adawiya Kairo dan Nahda adalah lokasi-lokasi tindakan kejam pasukan keamanan terhadap para pendukung Moursi pada 12 Agustus. Ratusan orang tewas dalam beberapa aksi kekerasan terburuk dalam sejarah modern Mesir. (*/jno)



Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026