Padang (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldi menyebut potensi energi baru terbarukan (EBT) yang ada di Ranah Minang bisa menyuplai kebutuhan energi di provinsi tetangga.
"Sumatera Barat ini bisa berkontribusi bagi daerah lain seperti Jambi, Sumatera Utara bagian selatan dan Bengkulu," kata Plt Gubernur Provinsi Sumbar Audy Joinaldi di Padang, Kamis.
Audy Joinaldi mengatakan saat ini Provinsi Sumbar telah berhasil menggarap sekitar 30 persen EBT yang tersebar di beberapa daerah. Bahkan, Ranah Minang termasuk salah satu provinsi di tanah air yang berhasil memaksimalkan potensi EBT.
"Potensi panas bumi di Sumbar ini sangat luar biasa seperti yang ada di Kabupaten Solok Selatan," kata dia.
Bahkan, PT Medco Energi Internasional sudah menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Kabupaten Pasaman guna menggarap energi panas bumi di daerah tersebut. Sementara energi panas bumi di Solok sampai saat ini masih terkendala lahan.
Mengingat besarnya potensi EBT panas bumi yang ada di Provinsi Sumbar, ia berharap calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bisa memaksimalkan sektor tersebut.
"Kita berharap gubernur dan wakil gubernur terpilih memiliki visi dan misi tentang ekonomi hijau yang berkelanjutan," harap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Kadin RI Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan Provinsi Sumbar memiliki potensi besar untuk memaksimalkan EBT sebagai pendongkrak perekonomian nasional.
Namun, untuk memaksimalkan potensi panas bumi tersebut butuh pendanaan atau investasi dalam skala besar. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor ekonomi, Kadin mendorong pemerintah daerah mengupayakan menarik investor ke Ranah Minang.
"Sumatera Barat ini perlu investasi yang besar untuk memaksimalkan EBT," kata Taufan.
Menurut dia, pemerintah pusat akan memperbaiki beberapa kebijakan yang menyangkut dengan ekonomi hijau berkelanjutan. Sebagai contoh, pemangku kebijakan akan meninjau ulang aturan mengenai perdagangan karbon.
"Sepertinya ke depan akan ada perubahan-perubahan kebijakan yang mendukung ke arah ekonomi hijau," ujar dia.
