Padang (ANTARA) - DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pemerintah provinsi maupun Kabupaten Kepulauan Mentawai agar tidak terlena usai lepas dari status tertinggal menyusul terbitnya Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 490 Tahun 2024.
"Kita harus memberikan apresiasi. Namun, di balik itu, perlu dipahami bahwa indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan bersama di Mentawai," kata anggota DPRD Provinsi Sumbar Albert Hendra Lukman di Padang, Rabu.
Menurut Albert, dengan dicabutnya status tertinggal yang disematkan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, bukan berarti perhatian dan dukungan anggaran ke Bumi Sikerei (julukan Mentawai) langsung dihentikan.
Sebaliknya, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat justru harus terus menguatkan dukungan ke aspek ekonomi, sosial, kebudayaan dan lain sebagainya di Mentawai.
Perhatian dan dukungan ke pulau terluar Indonesia tersebut untuk menjamin perbaikan indeks pembangunan manusia, menekan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur, kualitas layanan kesehatan dan lain sebagainya.
"Kami meminta perhatian ke Mentawai justru dilebihkan karena menyangkut geografis dan kultur yang ada di Mentawai," katanya.
Di satu sisi, ia memahami keterbatasan anggaran, baik dari provinsi maupun pusat, masih menjadi kendala untuk mengakselerasi aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lainnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Albert tidak menampik meskipun telah lepas dari predikat tertinggal, namun masih cukup banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. DPRD juga mewanti-wanti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Terlepas dari segala persoalan tersebut, DPRD Sumbar mengajak semua pihak melihat sisi positif lepasnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status tertinggal karena hal ini bisa menjadi pintu awal bagi daerah yang dimekarkan pada 4 Oktober 1999 itu untuk lebih maju.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar Medi Iswandi mengatakan dibandingkan lima atau tujuh tahun sebelumnya maka sudah banyak kemajuan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah di Bumi Sikerei.
"Sebagai contoh pembangunan jalan Trans Mentawai yang menghubungkan sejumlah daerah," ujarnya.
DPRD Sumbar ingatkan Mentawai tak terlena usai lepas status tertinggal
Anggota DPRD Provinsi Sumbar Albert Hendra Lukman saat diwawancarai di Padang, Rabu (9/10/2024). DPRD mengingatkan pemerintah provinsi maupun Kabupaten Kepulauan Mentawai agar tidak terlena usai lepas dari status tertinggal menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 490 Tahun 2024. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
