HIPMI Minta Pemerintah Keluarkan Kebijakan Pro UKM

Rabu, 2 Oktober 2013 13:45 WIB

Jakarta, (Antara) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga kelompok usaha itu dapat menjadi pilar utama dan lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Ketua Kompartemen Hubungan Internasional Australia dan Selandia Baru Hipmi, Hardini Puspasari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyebutkan Hipmi membawa misi pengembangan UKM guna memperluas lapangan kerja dan meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro UKM. Misi tersebut dipaparkan dalam APEC Youth Summit 2013 di Yogyakarta pada 1 Oktober 2013. Menurut dia, sebagai organisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi kalangan muda, Hipmi mempunyai visi menjadikan UKM sebagai pilar utama dan lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Selama 2011 - 2012, pertumbuhan UKM cukup menggembirakan dari 55.206.444 unit menjadi 56.534.592 unit. Pertumbuhan UKM tersebut berdampak pada perluasan kesempatan kerja dari 101.722.548 orang pada tahun 2011 menjadi 107.657.509 orang pada tahun 2012. UKM ini pada tahun 2011 memberikan kontribusi kepada performa ekspor nasional hingga Rp187 Triliun dimana sebagian besar kontribusi ekspor UKM ini adalah dari sektor handicraft sebesar 30 persen, fesyen dan asesoris sebesar 29 persen dan furniture sebesar 27 persen. Menurut Hardini, keikutsertaan Hipmi dalam APEC Youth Summit 2013 di Jogjakarta itu bukan tanpa kepentingan sama sekali. "APEC Youth Summit 2013 merupakan sarana peningkatan konektivitas pemuda di seluruh Asia Pasifik dan sekaligus sarana dialog untuk memberikan kontribusi serta solusi masalah-masalah regional dengan para pembuat kebijakan di Asia Pasific yang pada waktu hampir bersamaan berkumpul dalam Konfensi Tingkat Tinggi APEC," kata Hardini. APEC Youth Summit 2013 akan menghasilkan rekomendasi kepada pembuat kebijakan APEC yang mewakili pandangan pemuda di semua negara anggota APEC dan akan dikirimkan ke APEC Senior Officials Meeting Chair 2013 (APEC SOM Chair 2013) dan APEC Executive Director. "Untuk kemudian dilaporkan kepada menteri dan para pemimpin negara anggota APEC di APEC Economic Leaders Meeting 2013 di Bali," katanya. Menurut Hardini, menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan kewirausahaan bagi pemuda tidaklah mudah. Hal itu menjadi masalah bersama yang harus ditangani oleh semua pihak. Kesenjangan antara lapangan pekerjaan yang ada dengan lulusan-lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi harus diatasi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan kesempatan dan kemampuan berwirausaha, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Sementara itu Bendahara Umum Hipmi, Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan UKM akan terus meningkat dan kuat jika pemerintah membangun dan memfasilitasi kebijakan yang Pro-UKM. Kebijakan tersebut terutama adalah kebijakan untuk mempercepat pengembangan UKM berbasis teknologi, sesuai dengan wacana global tentang pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Menurut dia, masukkan Hipmi yang dipaparkan Hardini Puspasari memberikan gambaran bahwa saat ini Indonesia masih banyak menghadapi kendala dalam mempromosikan produk ekspor UKM, yang meliputi masalah internal dan eksternal . Secara internal kendala yang dihadapi oleh UKM di Indonesia yakni rendahnya komitmen untuk memenuhi pesanan konsumen, kurangnya manajemen yang diterapkan oleh UKM, khususnya dalam produksi, administrasi dan aspek keuangan. Kendala lainnya keterbatasan fasilitasi bagi UKM untuk memenuhi pesanan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal yang dimiliki oleh UKM, kurangnya informasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan dan kurangnya kemampuan dalam penelitian dan pengembangan UKM. Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi Indonesia adalah masalah ketidakstabilan pasokan dan harga bahan baku, persyaratan tinggi dari pembeli terhadap kualitas produk, kualitas lingkungan sosial, kualitas lingkungan kerja, persaingan harga dan aspek ramah lingkungan. Kemudian masih kurangnya akses pasar, kurangnya akses keuangan yang meliputi informasi, skema kredit, dan tingkat bunga yang tinggi, juga variasi ' halal ' standardisasi antara Indonesia dan negara-negara pengimpor. (*/jno)