MPR Imbau Pemerintah Jaga Kerja Sama APEC

Jakarta, (Antara) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI Lukman Edy mengimbau Pemerintah Indonesia untuk menjaga kerangka kerja sama "Asia Pasific Economic Cooperation" (APEC) yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia, jangan sampai terjadi pergeseran agenda. "Bagaimanapun juga APEC harus tetap menjadi forum ekonomi. Jangan membangun isu-isu lainnya," kata Lukman Edy pada diskusi "APEC dalam Perspektif Empat Pilar" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Rirmanzah dan Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy. Menurut Lukman Edy, jika kerangka kerja sama di APEC tidak bergeser maka bisa memberikan kesempatan lebih besar kepada Indonesia untuk berperan lebih aktif. "Indonesia bisa bermain lebih besar dan mencari manfaat dari APEC, setidaknya menyuarakan negara-negara berkembang," katanya. Mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ini menegaskan, yang tertenting dilakukan Indonesia pada pertemuan APEC adalah menjadi pelindung bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri industri dalam negeri. Ia mencontohkan, liberalisasi sektoral di bidang produk-produk pertanian yang sifatnya memberi perlindungan, bukan liberalisasi sektor finansial untuk perbankan. Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menjelaskan, forum APEC sudah sepakat untuk menguatkan keberadaan UKM. "Bahkan seluruh anggota APEC sepakat untuk memasukkan pembahasan penguatan UKM pada setiap pertemuan tahunan APEC," ujarnya. Dengan memasukkan tema penguatan UKM pada pertemuan APEC, kata Firmanzah, Indonesia berharap para pelaku UKM khususnya di negara-negara berkembang dapat memanfaatkan dengan optimal akses pasar dan sumber pembiayaan yang tersedia di kawasan Asia Pasifik. Ia menambahkan, penguatan UKM ini sekaligus untuk memperkuat ekspor Indonesia ke sejumlah negara-negara anggota APEC. "Ekspor Indonesia ke lima negara APEC itu, paling besar, di antaranya, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan," ujarnya. (*/jno)