Menlu Sudan: AS Tolak Permohonan Visa Bashir

Sabtu, 28 September 2013 21:05 WIB

PBB, (Antara/AFP) - Menteri Luar Negeri Sudan pada Jumat menuduh Amerika Serikat menolak visa Presiden Omar al-Bashir, yang dicari atas tuduhan terlibat kejahatan perang, dan melarang dia ambil bagian dalam temu puncak PBB. "Dengan penyesalan mendalam, saya memberitahu Anda tentang penolakan pemerintah Amerika Serikat, selaku tuan rumah, memberikan visa masuk kepada Presiden Bashir dan perutusannya," kata Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengecam Amerika Serikat untuk apa yang ia sebut sebagai sebuah "pelanggaran serius prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa." Pengadilan Kriminal Internasional telah mendesak Amerika Serikat untuk menangkap Bashir jika ia menginjakkan kaki di New York untuk menghadiri sidang tahunan itu. Bashir dicari oleh pengadilan di Den Haag atas 10 tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dalam konflik Darfur, Sudan. Berdasar persetujuan internasional, Amerika Serikat, selaku negara tuan rumah Perserikatan Bangsa Bangsa, harus memberikan visa kepada kepala negara yang bepergian ke Amerika Serikat terkait urusan di Perserikatan Bangsa Bangsa. Departemen Luar Negeri, namun mengatakan bahwa aplikasi visa belumditolak. "Tidak ada perubahan - aplikasi visa masih diproses," kata seorang pejabat Amerika Serikat. Tapi Karti menuduh pemerintah Amerika Serikat melanggar "perjanjian markas Perserikatan Bangsa Bangsa yang ditandatangani pada bulan Desember 1946." "Tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak dapat diterima ini adalah preseden yang sangat serius dalam sejarah Perserikatan Bangsa Bangsa," kata Karti, yang meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki -moon untuk "melindungi hak-hak" dari semua negara anggota. "Presiden Bashir dikenal di seluruh Afrika, ia dikenal oleh semua orang yang menyayangi perdamaian," kata Karti. "Dia dikenal oleh semua orang atas apa yang telah ia lakukan karena mengakhiri suatu perang haus darah yang diwarisi dari zaman kolonialisme - yaitu perang saudara". Pidato Karti itu dilakukan pada hari kelima aksi unjuk rasa berturut-turut di Khartoum terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah mengakibatkan puluhan demonstran ditembak mati olehpasukan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri Sudan Jumat mengumumkan bahwa 600 orang telah ditangkap karena terlibat dalam protes anti-pemerintah . Amerika Serikat telah mengecam "penumpasan brutal" terhadap pengunjukrasa, dan menyebutnya penyelesaian "tangan besi" dan "tidak proporsional". (*/sun)