Menlu Mesir: Sipil Bersenjata Diadili di Pengadilan Sipil

Senin, 23 September 2013 12:47 WIB

New York, (Antara/AFP) - Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmy, Minggu, meyakinkan timpalannya dari Amerika John Kerry bahwa warga sipil yang ditangkap selama protes baru-baru ini di Mesir tidak akan diajukan ke pengadilan militer, menurut pejabat Amerika Serikat. Beberapa organisasi hak asasi manusia Mesir mengutuk pengadilan militer bagi warga sipil, dengan mengatakan bahwa sekitar 60 orang yang ditangkap telah diadili di pengadilan militer sejak 3 Juli. Tapi Fahmy "mengatakan bahwa semua orang yang berada di tahanan akan diadili melalui proses peradilan yang normal, dia mengatakan secara khusus bukan pengadilan militer," kata seorang pejabat senior Amerika Serikat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya . "Warga sipil akan diadili bukan di pengadilan militer," tegas Fahmy menurut pejabat itu, dan menekankan "bahwa proses peradilan akan berjalan dengan cara normal seperti proses peradilan sebagaimana mestinya. "Fahmy bertemu dengan menteri luar negeri Amerika Serikat di hotel berbintang di New York menjelang pelaksanaan Sidang Majelis Umum tahunan PBB yang dibuka di Perserikatan Bangsa Bangsa, Selasa. Menteri Luar Negeri Mesir juga mengatakan kepada Kerry bahwa "ada batas waktu" untuk melakukan interograsi pada mereka yang ditahan dan "ada batas waktu untuk keseluruhan proses," kata pejabat Amerika Serikat itu seraya menambahkan bahwa ia tidak menjelaskan lebih lanjut dan pemerintah Amerika Serikat bermaksud untuk mencari informasi lebih lanjut . Setelah penggulingan Presiden Mohamed Moursi pada 3 Juli , polisitelah menangkap lebih dari 2.000 loyalis kelompok Islam, termasuk banyak pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin Morsi. Sebuah konstitusi Mesir yang baru yang menggantikan konstitusi yang ditangguhkan pada pemecatan Moursi akan dimasukkan dalam referendum pada akhir bulan November, kata juru bicara panelpenyusunan piagam, Minggu. Piagam baru itu akan mengawali pemilihan umum parlemen dan pemilihan umum presiden pada pertengahan 2014 menurut jadwal yang ditetapkan oleh presiden yang ditunjuk oleh militer setelah penggulingan Moursi, Adly Mansour. Dalam pembicaraan mereka, Kerry menekankan "pentingnya Mesir mengejar peta jalan dan melakukannya secara inklusif, transparan dan jujur," kata pejabat Amerika Serikat itu. Kepemimpinan baru di Kairo harus "menunjukkan bahwa itu bergerak definitif menuju pemerintahan yang dipimpin sipil melalui pemilihan umum," kata Kerry kepada Fahmy . Tapi pejabat itu menekankan bahwa tidak ada diskusi tentang program bantuan spesifik Amerika Serikat untuk Mesir. Amerika Serikat memberikan 1,3 miliar dolar kepada Mesir tahun ini dalam bentuk bantuan militer bersama dengan beberapa ratus juta dolar untuk pembangunan dan bantuan ekonomi . Pemerintahan Obama saat ini sedang meninjau status bantuan Amerika Serikat untuk Kairo menyusul penggulingan Moursi, tapi pejabat itu mengatakan belum ada keputusan definitif yang diambil. Kerry juga mengangkat isu mengenai keadaan darurat . Pemerintah Mesir awal bulan ini memperpanjang keadaan daruratyang telah berlaku sejak pertengahan Agustus selama dua bulan . Tapi Fahmy mengatakan kepada Kerry bahwa hal itu tidak bisa diperpanjang lagi tanpa referendum , kata pejabat Amerika Serikat itu. (*/sun)