Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) merealisasikan pencairan anggaran bantuan untuk rumah rusak berat terdampak gempa bumi pada 25 Februari 2022, sebesar Rp32, 7 miliar atau 77, 64 persen dari 844 unit rumah yang terverifikasi oleh tim teknis.
"Hasil verifikasi tim teknis, dari 1. 111 unit rumah, yang masuk rusak berat sebanyak 844 unit rumah. Sisanya turun status ke rusak sedang dan ringan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat Jhon Edwar di Simpang Empat, Selasa.
Dia memastikan rumah warga terdampak yang turun status akan dibantu diusulkan masuk ke status rusak sedang dan rusak ringan.
Menurutnya, penanganan rumah rusak berat dilakukan oleh BPBD menggunakan dana siap pakai (DSP) dari BNPB. Sedangkan untuk rusak sedang ditangani oleh Dinas Perumahan Pemukiman menggunakan dana Pemprov Sumbar dan rusak ringan dari dana APBD Pasaman Barat.
Berdasarkan hasil verifikasi tim teknis dari 1.111 unit itu, yang di SK-kan masuk rusak berat sebanyak 844 unit, rusak sedang 119 unit, rusak ringan 89 unit, tidak rusak 17 unit, data ganda 11 unit, tidak ditemukan 7 unit, data bermasalah (tidak sesuai NIK, foto dan KK) sebanyak 19 unit, dan tidak terverifikasi 5 unit.
Pengerjaan rumah rusak berat sebanyak 844 unit itu dilaksanakan dengan metode aplikator sebesar 100 persen sebanyak 177 unit, metode swakelola biaya sendiri 100 persen atau 260 unit, metode swakelola biaya sendiri melalui toko bangunan tahap 1 dan 2 sebanyak 346 unit.
"Dari yang siap dibangun itu, telah dicairkan anggaran sebesar Rp32,764 miliar atau 77,64 persen dari 844 unit rumah atau Rp42, 2 miliar . Sedangkan dana yang masuk Rp55 miliar berdasarkan jumlah awal 1.111 unit rumah. Masing-masing rumah memperoleh bantuan Rp50 juta. Kelebihan anggaran itu nanti dikembalikan ke BNPB," ujarnya.
Terhadap rumah warga yang turun status ke rusak sedang dan ringan akan disampaikan ke Dinas Perkim Pasaman Barat untuk diusulkan bantuan. Artinya, korban gempa yang rumahnya terdampak berdasarkan hasil verifikasi tim teknis tetap diusulkan untuk dibantu nantinya.
"Khusus penanganan rumah rusak sedang dan ringan oleh Dinas Perkim akan dilakukan setelah masa penanganan rumah rusak berat atau transisi pemulihan habis pada 29 Mei mendatang," ujarnya.
Selain itu, juga ada data susulan dari nagari (desa) sebanyak 231 unit rumah. Pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap data susulan itu, baru nanti diusulkan bantuan setelah statusnya jelas, apakah masuk rusak berat, sedang atau ringan.
Ia mengaku akan melakukan upaya percepatan pembangunan rumah terdampak gempa dan realisasi anggaran.
Kepala Dinas Perkim Pasaman Barat Asri Hamdi mengatakan sebanyak 1.172 unit rumah telah diusulkan ke Pemprov Sumbar menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
"Dana yang masuk ke rekening daerah dari provinsi sebesar Rp23 miliar, dimana nanti satu unit rumah dibantu maksimal Rp20 juta," katanya.
Untuk penanganan rumah rusak sedang dan ringan akan dilakukan saat penanganan rumah rusak berat selesai dilakukan.
"Sosialisasi ke masyarakat penerima bantuan akan dilakukan pada Rabu (15/5) dan membentuk kelompok masyarakat untuk pelaksanaan rehabilitasi," sebutnya.
Sementara itu, staf ahli Bupati Pasaman Barat Arminingdel mengatakan pihaknya terus berupa melakukan percepatan penanganan rumah terdampak gempa sesuai aturan yang ada.
"Verifikasi terhadap status rumah benar-benar dilakukan dengan baik. Berapa rumah rusak berat yang terverifikasi akan dibayarkan dan sisa uang yang ada akan dikembalikan ke BNPB. Kita pastikan warga yang rumahnya terdampak akan dibantu sesuai status kerusakan," ujarnya.
Gempa bumi yang terjadi di Pasaman Barat pada 25 Februari 2022, berkekuatan magnitudo 6,1 menyebabkan tiga kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Talamau, Pasaman dan Kecamatan Kinali.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab: Penanganan rumah terdampak gempa Pasaman Barat 77,64 persen
