Pekerja Tuntut Dahlan Tuntaskan "Outsourcing" BUMN

Jakarta, (Antara) - Sekitar 300 orang pekerja yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Kamis siang, mendatangi Kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, menuntut penghapusan tenaga alihdaya (outsourcing). Mereka meminta agar tenaga alihdaya di seluruh perusahaan milik negara diangkat menjadi karyawan tetap. Mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan karyawan kontrak, tidak melakukan PHK sepihak karyawan 'outsourcing' BUMN, dan mencopot direksi BUMN yang membiarkan praktik 'outsourcing' yang terbukti melakukan PHK. "Kami kembali mendatangi Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menagih janjinya menghapus outsourcing di BUMN," kata Sekjen Aspek Indonesia Sabda Pranawa Djati. Menurut Sabda, praktik outsourcing di BUMN merupakan bentuk pengingkaran negara yang mengabaikan amanah konstitusi. "Negara seharusnya menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Eksploitasi dan diskriminasi tenaga kerja terjadi di BUMN, ironisnya tetap dibiarkan," tegas Sabda. Ia membeberkan data bahwa saat ini jumlah tenaga 'outsourcing' di PT Jamsostek mencapai 1.000 orang, di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sekitar 2.000 orang, PT Telkom 7.306 orang. "Pekerjaan-pekerjaan inti perusahaan diserahkan kepada karyawan outsourcing, tapi nasibnya tetap digantung atau rentan terhadap eksploitasi. Ini pelanggaran UU Ketenagakerjaan," tegasnya. Ditambahkannya, sejumlah tenaga kerja 'outsourcing' bahkan dipecat oleh perusahaan karena melakukan unjuk rasa ketika menyampaikan aspirasi. Aksi unjuk rasa berlangsung damai sejak pukul 12.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB. Namun sekitar pukul 13.00 WIB, 10 orang perwakilan pekerja diterima oleh Staf Ahli Hubungan Antarlembaga Kementerian BUMN Bagus Sumbogo. (*/jno)