Padang Aro (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat Syamsurizaldi mengatakan konvergensi lintas program dan lintas sektor diperlukan dalam upaya intervensi kasus stunting.
"Kami menghimbau seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam penanganan kasus stunting dan harus dilakukan lintas instansi, tak hanya dari perangkat daerah saja terkait namun juga melibatkan Puskesmas, Camat hingga Wali Nagari," katanya, di Padang Aro, Rabu.
Intervensi pada permasalahan kesehatan masyarakat termasuk stunting katanya, memerlukan konvergensi lintas program dan lintas sektor yang meliputi intervensi spesifik yang merupakan tanggung jawab sektor kesehatan dan intervensi sensitif yang merupakan tanggung jawab lintas sektor.
Menurutnya, penanganan kasus stunting harus secara serius melibatkan banyak pihak.
Hal ini karena stunting disebabkan berbagai faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan energi kronis yang dialami oleh ibu hamil maupun gizi buruk pada balita.
"Stunting juga disebabkan oleh faktor lain seperti ekonomi, ketahanan pangan keluarga, pola asuh, dan buruknya sanitasi lingkungan," ujarnya.
Dalam hal penanganan stunting, dibutuhkan peran Bidang Kesehatan Masyarakat untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
"Kami menghimbau Kepala Perangkat Daerah, Camat, Walinagari, Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Solok Selatan agar memperkuat komitmen dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan karena masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja tapi secara bersama," katanya.
Saat ini Pemkab Solok Selatan juga melakukan berbagai efisiensi dan salah satunya adalah dengan melakukan seleksi ketat terhadap Perjalanan Dinas aparatur, pengelolaan aset, serta berbagai upaya lainnya guna memudahkan perubahan anggaran.
"Saat beberapa daerah lain mengalami kesulitan dalam menuntaskan perubahan anggaran untuk mengatasi defisit anggarannya Pemkab dan DPRD Solok Selatan telah menuntaskannya," katanya.
Untuk 2024, Ia meminta agar OPD-OPD melaksanakan perencanaan kegiatan secara efektif, dan efisien yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat termasuk bidang kesehatan masyarakat.
Berita Terkait
OJK cabut izin BPR di Sumbar karena pertumbuhan tidak sehat
Kamis, 12 Desember 2024 14:34 Wib
Solok Selatan raih penghargaan dari KPID Sumbar
Kamis, 12 Desember 2024 8:58 Wib
Pemkab Solok imbau warga tetap waspada selama cuaca ekstrem
Kamis, 12 Desember 2024 4:54 Wib
Disdukcapil Kota Solok gandeng dua kampus tingkatkan aktivasi IKD
Kamis, 12 Desember 2024 4:54 Wib
Pemkab Solok terima penghargaan STBM dari Kemenkes RI
Rabu, 11 Desember 2024 18:37 Wib
Sijunjung wujudkan UHC, 99% masyarakat terlindungi program JKN
Rabu, 11 Desember 2024 12:44 Wib
KPU Kota Solok pastikan penggunaan aplikasi Sirekap berjalan lancar
Rabu, 11 Desember 2024 4:43 Wib
Peringati HDI, BPJS Kesehatan hadir berikan layanan mudah, cepat dan setara bagi disabilitas
Selasa, 10 Desember 2024 15:29 Wib