Gubernur Sumbar nilai madrasah swasta berpeluang jadi sekolah unggul

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menilai madrasah swasta di daerah itu berpeluang menjadi sekolah unggulan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas karena bisa memadukan materi pembelajaran sains dan agama.

"Sekolah yang memadukan sains dan agama saat ini telah menjadi pilihan, setidaknya bagi 30 persen warga Sumbar yang mampu membayar pendidikan berkualitas bagi anak-anaknya," katanya di Padang, Minggu.

Ia mengatakan hal itu saat menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2023-2028 di Padang.

Menurutnya, peluang itu bisa manfaatkan secara optimal dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) guru serta menghadirkan suatu keunggulan yang membedakan sekolah dengan sekolah lain.

"Statusnya sebagai sekolah swasta sesungguhnya juga memberikan keunggulan lain karena tidak memiliki batasan untuk memaksimalkan potensi yang ada di tengah masyarakat terutama orang tua siswa," katanya.

Ia menyebut sekarang banyak orang tua yang tidak segan mengeluarkan biaya tinggi agar anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dia memperkirakan untuk Sumbar, ada sekitar 30 persen warga yang memiliki pemikiran seperti itu dengan didukung kemampuan secara finansial.

"Jadi tidak perlu takut menjadi sekolah yang relatif mahal, asalkan bisa memberikan jaminan bisa mendidik lulusan yang berkualitas," katanya.

Terkait dengan PW PGMNI Sumbar, Gubernur Mahyeldi berharap, ke depan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan SDM guru.

"Terkait pendidikan ini, Pemprov Sumbar sangat serius. Sekarang sekitar 30 persen dari APBD Sumbar 2023 diarahkan untuk sektor pendidikan. Sementara untuk tingkat nasional, 20 persen APBN juga diarahkan untuk pendidikan," ujarnya.

Ketua Umum PB PGMNI Heri Purnama menyebut pelantikan PW PGMNI Sumbar adalah pelantikan pengurus ke-13 dari 32 provinsi yang telah memiliki cabang PGMNI di Indonesia.

"Organisasi ini hadir untuk memperjuangkan nasib guru madrasah di Indonesia," katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Hendri Pani Dias menyebut terdapat 1.286 madrasah yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Dari jumlah itu, 200-an saja yang berstatus negeri, sedangkan sisanya swasta.

"Karena itu Kanwil Kemenag Sumbar memang tidak bisa berjalan sendiri untuk mendukung pengembangan semua madrasah," katanya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2022, pemerintah daerah juga bisa memberikan bantuan pada madrasah berupa dana hibah. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan madrasah di Sumbar.

Pada kesempatan itu, dilantik Ketua Umum PW PGMNI Sumbar Amrizon, sekretaris umum Fajrio, dan bendahara umum, Suhandis.