Ombudsman dalami informasi terkait pembubaran demonstran PSN

Padang (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan permintaan informasi dari berbagai institusi terkait dengan pembubaran demonstran yang menolak rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Pasaman Barat.

"Dua hari lalu kami meminta informasi ke Polresta Padang karena termasuk pihak yang diberikan tugas pengamanan saat mulai unjuk rasa sampai ke Masjid Raya Sumbar," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani di Padang, Kamis.

Pihak-pihak yang hadir saat permintaan keterangan tersebut, di antaranya Kapolres Kota Padang, Kasat Reskrim, dan Kasat Lantas Kota Padang, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda), serta pejabat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.

Hal-hal yang digali misalnya terkait dengan mekanisme pengamanan massa oleh kepolisian, kejadian di Masjid Raya Sumbar, hingga insiden yang terjadi pada hari Sabtu (5/8) antara pukul 16.00 dan 17.00 WIB.

"Itu sudah kami kumpulkan informasinya dan Ombudsman sudah merencanakan bertemu dengan Pemerintah Provinsi Sumbar," kata dia.

Sama halnya dengan pihak kepolisian, pemanggilan terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumbar juga dalam rangka permintaan informasi terkait dengan rencana PSN yang akan dilaksanakan.

Langkah yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumbar tersebut merupakan bagian dari investigasi atas prakarsa lembaga itu sendiri atau disebut juga inisiatif investigasi.

"Jadi, sekarang kami sedang mengumpulkan informasinya," ucap dia.

Yefri yang sebelumnya aktif dalam isu-isu tentang perempuan tersebut mengatakan bahwa investigasi itu dalam rangka untuk membuktikan apakah ada dugaan malaadministrasi yang dilakukan kepolisian.

Hingga saat ini Ombudsman Perwakilan Sumbar menyatakan belum bisa memberikan kesimpulan dari berbagai informasi yang digali karena masih dalam tahap pengumpulan data.

Lembaga independen tersebut juga belum menerima laporan, baik dari demonstran maupun lembaga bantuan hukum lainnya, mengenai pembubaran massa di lingkungan Masjid Raya Sumbar itu.

"Karena tidak ada laporan, kami melakukan investigasi atas prakarsa sendiri," jelas dia.