Legislator: Kadin berkontribusi optimalkan pembangunan daerah

id Pembangunan ekonomi sumbar,Kamar dagang dan industri, kadin Sumbar

Legislator: Kadin berkontribusi optimalkan pembangunan daerah

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib saat diwawancarai (12/5/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.

Padang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada dasarnya dapat berkontribusi lebih dalam mengoptimalkan pembangunan daerah sebab menaungi bisnis yang mencakup berbagai sektor usaha.

"Kadin merupakan organisasi yang menaungi asosiasi-asosiasi bisnis mencakup semua sektor usaha dan tentunya memiliki kepedulian terhadap perkembangan daerah," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib di Padang, Rabu.

Ia mengatakan Sumbar memiliki potensi yang besar di segala sektor salah satunya pariwisata. Jika aspek tersebut dikembangkan secara optimal maka akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara makro.

Menurut Suwirpen, dalam membangun Sumbar dibutuhkan kolaborasi serta sinergisitas berbagai pihak termasuk Kadin. Oleh karena itu, ia berharap pengurus Kadin Sumbar bisa membantu mendorong perekonomian di daerah itu.

Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengajak Kadin Sumbar untuk bergandengan tangan membangun daerah. Sebab, pembangunan daerah tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan pemerintah saja, melainkan perlu keterlibatan banyak pihak termasuk dunia usaha.

Pemerintah provinsi setempat telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan dunia usaha maupun pembangunan ekosistem ekonomi di Sumbar. Hal itu dibuktikan melalui visi dan misi serta program unggulan Pemerintah Provinsi Sumbar pada 2021-2026.

Lebih jauh, program tersebut ialah mencetak 100.000 orang milenial dan pengusaha perempuan serta pelaku ekonomi kreatif. Begitu pula dengan meningkatkan akses keuangan perbankan dan nonperbankan bagi UMKM serta pengusaha pemula.

Meski demikian, menurut Wali Kota Padang dua periode tersebut langkah-langkah itu belum optimal karena berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam tahap eksekusi. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari dunia usaha atau sektor swasta.