Bukittinggi (ANTARA) - Legislator RI menegaskan imbauan kepada warga Kota Bukittinggi, Sumatera Barat untuk lebih cerdas dan teliti dalam mengkonsumsi makanan, obat dan kosmetik yang diperoleh di pasaran.
"Saat ini banyak beredar makanan, obat dan kosmetik yang mudah didapatkan dari media sosial, kami imbau warga untuk selektif mengkonsumsi, ikuti aturan BPOM," kata Anggota DPR RI, Ade Rezki Pratama, Kamis.
Ia menyampaikannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi yang diikuti ratusan warga Kota Bukittinggi di Rumah Dinas Wali Kota daerah setempat.
"Ini menjadi langkah bisnis dari penjual yang kurang bertanggungjawab dengan menarik konsumen di medsos, akibatnya banyak warga yang tertipu kemudian terkena dampak negatif," kata dia.
Ia mengatakan telah melakukan komunikasi aktif bersama Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar dalam upaya peningkatan kesehatan warga.
Pemkot menurutnya telah mengusulkan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk alat kesehatan dan penunjang layanan di Puskesmas dan Rumah Sakit di Bukittinggi.
"Persoalan makanan dan obatan adalah hal penting untuk diawasi, apresiasi kepada Ade Rezki yang aktif memberikan edukasi bersama BPOM selama ini, Pemkot berjuang untuk memberikan layanan kesehatan terbaik, karena masih rentan, salah satunya kami mengawasi makanan cepat saji tanpa legalitas kesehatan," kata Asisten 1 Pemkot Bukittinggi, Isra Yonza.
Ia mengatakan Pemkot Bukittinggi membuka seluas-luasnya fasilitas kesehatan kepada warga untuk peningkatan kualitas.
Kepala Balai Besar POM Padang, Abdul Rahim menjelaskan kegiatan sosialisasi bersama mitra kerja Anggota komisi IX DPR RI menjadi salah satu upaya BBPOM untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan.
"Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market," katanya.
Ia mengatakan sistem itu terdiri dari standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.
Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
"Selanjutnya, BBPOM juga melakukan Pengawasan setelah beredar (post-market control), Pengujian laboratorium, serta Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan, penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal," pungkasnya.
Legislator RI: Warga Bukittinggi harus cerdas konsumsi makanan, obat dan kosmetik
Anggota DPR RI Ade Rezki Pratama menunjukkan salah satu produk obat dan kosmetik tanpa legalitas BPOM yang harus diawasi warga di Bukittinggi, Sumatera Barat (Antara/Al Fatah)
