WTP tersebut diberikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus, kepada Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Ketua DPRD Beny Yusrial di Padang, Rabu (17/05) malam.
Turut hadir Sekda Martias Wanto, Asisten III Syafnir, Sekretaris DPRD, Inspektur dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Bukittinggi lainnya di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah memberikan penilaian atas LHP LKPD tahun anggaran 2022 dengan opini WTP untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
“Atas nama Pemerintah Daerah kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar, ini merupakan WTP kesepuluh yang diraih Kota Bukittinggi secara berturut- turut,” ungkap Wako Erman.
Wako juga mengapresiasi kerjasama sinergi dan kesungguhan antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan anggaran yang baik, akuntabel dan transparan.
Selain itu, Wali kota juga berterimakasih pada segenap jajaran Pemkot Bukittinggi yang telah sungguh-sungguh menunaikan kewajiban mereka dalam bekerja melayani warga.
“Mendapatkan opini WTP bukan perkara mudah, butuh konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan- aturan yang berlaku," kata dia.
Ia menegaskan raihan ini menjadi bukti jajaran Pemkot Bukittinggi bekerja sesuai arahan yang telah diregulasikan pimpinan.
"Inipun harus dilakukan semua jajaran, Alhamdulillah ini bisa kita lakukan dan buktinya, kita Bukittinggi kembali mendapat opini WTP” ujar Erman Safar.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengapresiasi kinerja Pemko Bukittinggi yang telah sepuluh kali meraih WTP secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
“Alhamdulilah, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi bersyukur dan mengucapkan terima kasih, karena berdasarkan penilaian BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Kota Bukittinggi kembali mendapatkan opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut," ujarnya.
Ia mengatakan pihak legislatif akan tetap bersinergi dengan Pemkot Bukittinggi dalam menciptakan pemerintahan dan tata kelola keuangan yang maksimal.
Menurutnya hal itu tentu akan diwujudkan dengan lebih memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan serta legislasi.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus menyampaikan bahwa pola pemeriksaan mengacu pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
"Efektifitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kita berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan terus membaik kedepannya,” katanya.
