DPRD sampaikan 2.237 aspirasi masyarakat pada Gubernur Sumbar

Padang (ANTARA) - Sekretaris DPRD Sumatera Barat Raflis menyebutkan selama masa reses sidang kedua lembaga legislatif tersebut menampung 2.237 aspirasi masyarakat yang tersebar di delapan daerah pemilihan dan telah diserahkan kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi.

"Ribuan aspirasi tersebut diserap oleh 65 anggota DPRD di 19 kabupaten/kota," kata Sekretaris DPRD Sumbar Raflis di Padang, Senin.

Secara umum, ujar Raflis, ribuan aspirasi masyarakat tersebut mencakup tentang program pembangunan daerah sektor infrastruktur, pertanian, peternakan, pendidikan dan lainnya.

Lebih rincinya, pada daerah pemilihan Sumbar I yang meliputi Kota Padang dengan jumlah 10 anggota DPRD, lembaga tersebut menyerap 380 aspirasi. Berikutnya, daerah pemilihan II yang meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah tujuh anggota dewan berhasil menyerap 235 aspirasi.

Kemudian, untuk Sumbar III yang meliputi Agam dan Kota Bukittinggi dengan delapan anggota dewan menyerap 260 aspirasi, 310 aspirasi di daerah pemilihan Sumbar IV yang meliputi Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

Ia menjelaskan reses merupakan salah satu instrumen penting bagi anggota dewan untuk mengimplementasikan sumpah dan janji dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Hasil reses merupakan bagian dari bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran, Pemerintah Provinsi Sumbar," ujarnya.

Berikutnya, enam orang anggota dewan dari daerah pemilihan Sumbar V yang meliputi Payakumbuh dan Limapuluh Kota menyerap 221 aspirasi masyarakat. Untuk Sumbar VI yang meliputi Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya menyerap 395 aspirasi.

"Untuk daerah pemilihan Sumbar VII yang meliputi Solok dan Solok Selatan menyerap 260 aspirasi, serta 176 aspirasi di Sumbar VIII," kata dia.

Terpisah, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan laporan hasil kunjungan kerja yang ditampung dalam bentuk aspirasi harus dijadikan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.

"DPRD berharap laporan hasil kunjungan yang ditampung dijadikan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan," katanya.

Selama masa reses sidang kedua, Supardi mengatakan anggota dewan menerima banyak masukan dari masyarakat di antaranya terkait infrastruktur yang meliputi perbaikan jalan, irigasi, hingga rehabilitasi rumah yang tidak layak huni.

Begitu juga pada bidang pendidikan masyarakat berharap adanya pembangunan unit sekolah baru, perbaikan ruang belajar serta fasilitas belajar mengajar lainnya.