Pemerintah harus Panggil Spekulan Redam Gejolak Rupiah

Sabtu, 24 Agustus 2013 11:31 WIB

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis. (Antara)

Jakarta, (Antara) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah seharusnya mengambil langkah konkret dengan memanggil para spekulan untuk meredam gejolak kurs rupiah saat ini. "Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret siapa yang bermain di balik terpuruknya rupiah," kata Harry Azhar Azis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut Harry, langkah-langkah konkret itu perlu diambil karena terdapat "pemain" terkait terpuruknya rupiah sehingga seharusnya berbagai pihak tersebut dipanggil saja. Ia juga berpendapat, paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan pemerintah pada Jumat (23/8) dinilai belum cukup mampu meredam gejolak yang dialami rupiah. "Sebab itu dalam satu atau dua pekan ke depan aksi para spekulan ini belum akan mereda," katanya. Negara, ujar dia, harus tegas terhadap ulah spekulan sebab mereka dinilai jeli melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang. Bukan tidak mustahil, lanjutnya, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak anjloknya rupiah. "Negara harus tegas, mereka (spekulan) ini bila dibatasi aktifitasnya hanya dengan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing, mereka bisa mencari peluang baru yaitu pasar ilegal atau pasar gelap rupiah," ujarnya. Harry menegaskan bahwa para spekulan tersebut adalah licin dan mudah mencari terobosan-terobosan baru. Bahkan, ia juga menyebutkan bahwa bila perlu, pemerintah perlu mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan aksi spekulasi yang merugikan tersebut. Anggota Fraksi Partai Golkar itu menilai, tidak benar bila gejolak rupiah semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal membaiknya perekonomian di AS. Lebih dari itu, lanjutnya, momentum itu digunakan oleh para spekulan rupiah. Sebagaimana diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan latar belakang situasi ekonomi yang membuat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi karena dalam beberapa hari terakhir terjadi gejolak di pasar keuangan dan nilai tukar yang dipicu faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, ujar Hatta, yang dikhawatirkan adalah kebijakan quantitative asing di Amerika Serikat, sedangkan sisi internal adalah memburuknya neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit 4,4 persen dari PDB. (*/jno)