Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan di Papua dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat Papua dari kelompok separatis.
"Masyarakat harus paham bahwa secara umum Papua tidak berkurang dalam proses pembangunan yang terjadi di sana," kata Moeldoko dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua, di mana hingga saat ini pendekatan kesejahteraan telah dilakukan dengan luar biasa.
"Untuk itu, secara umum, Papua dari sisi kesejahteraan cukup baik," tambahnya.
Namun demikian, lanjutnya, tiga kabupaten yang sudah ditetapkan sebagai zona merah separatis, yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak, perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerintah akan memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua di sana.
"Karena apa? Tugas negara bukan saja memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi tugas negara memberikan perlindungan kepada rakyat, bangsa, dan negara," jelasnya.
Pemerintah telah menetapkan tiga kabupaten di Papua sebagai zona merah separatis, yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak.
Moeldoko mengatakan pada daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan berupa pemerkosaan dan pembunuhan yang semuanya lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.
Dia menegaskan TNI dan Polri akan mengambil langkah lebih tegas terhadap jaringan separatis di Papua, khususnya di tiga kabupaten itu. Dia menyampaikan apapun kondisi yang terjadi di Papua, pembangunan di wilayah itu akan terus berlanjut.
"Presiden telah menegaskan apa pun situasinya, pembangunan Papua akan tetap berlanjut. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan, TNI, Polri, akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap tiga kabupaten yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik," ujar Moeldoko.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Moeldoko: Papua tidak berkurang dalam proses pembangunan
Berita Terkait
KSP dorong perumusan kebijakan tata kelola dan tata niaga kratom
Senin, 22 Januari 2024 20:37 Wib
Solok terpilih jadi proyek percontohan KSP Kemenkes-JICA
Minggu, 17 September 2023 16:51 Wib
Pemerintah surati koperasi yang alami gangguan likuiditas
Rabu, 23 Agustus 2023 21:04 Wib
KSP: Anak muda yang berani jadi pemimpin sangat dibutuhkan
Selasa, 30 Mei 2023 17:47 Wib
KSP: Indonesia tidak mungkin kembali ke era dwifungsi militer
Senin, 22 Mei 2023 22:21 Wib
Komisi Yudisial pastikan kasus KSP Indosurya jadi prioritas pengawasan
Rabu, 17 Mei 2023 9:38 Wib
KSP: TNI-Polri ambil langkah lebih tegas terhadap separatis Papua
Kamis, 27 April 2023 19:34 Wib
KSP: Perlu skenario antisipasi kendala lapangan saat mudik
Selasa, 11 April 2023 19:46 Wib