DPRD Sumbar: Pemprov mesti konsisten jalankan rekomendasi LKPJ

Padang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat meminta Pemerintah Provinsi Sumbar konsisten menjalankan rekomendasi yang diberikan lembaga ini atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022.

"LKPJ ini sangat penting untuk dievaluasi, DPRD berharap gubernur bersama organisasi perangkat daerah konsisten dengan apa yang dikeluarkan DPRD Sumbar," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi di Padang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan saat Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

Selain tindak lanjut rekomendasi, Ketua DPRD Sumbar menargetkan rapat paripurna pembahasan LKPJ berikutnya bisa sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama.

Tidak hanya sebatas rekomendasi dari DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, papar dia, rapat paripurna LKPJ tersebut sebagai bahan bagi Gubernur Sumbar untuk memperbaiki sejumlah kebijakan dan program di provinsi ini.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan LKPJ yang disampaikan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah untuk tahun kedua dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Ia mengatakan pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumbar sepanjang tahun 2022 pada hakikatnya hasil sinergi, inovasi, dan kinerja bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Sumbar, forum pimpinan daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi, perguruan tinggi, dan lain sebagainya.

Mahyeldi mengatakan berbagai saran, catatan hingga rekomendasi dari DPRD Sumbar akan dijadikan pemerintah setempat sebagai bahan perbaikan demi terwujudnya Sumbar yang madani, unggul, dan berkelanjutan.

"Tujuan utama pembangunan Sumbar adalah peningkatan kualitas manusia," ujar dia.

Untuk mewujudkannya, ujar dia, Sumbar menetapkan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021 hingga 2026 di antaranya meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan terampil, dan bersaing.

Selanjutnya, meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" hingga pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.