Painan, (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sebagai prioritas utama pembangunan layanan telekomunikasi pada 2023 dari 60 daerah yang mengusulkan.
Analis Kebijakan Muda Kementerian Komunikasi dan Informatika Muhammad Ridwan di Painan, Jumat mengatakan daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu memiliki dokumen dan data paling lengkap, sehingga layak dijadikan sebagai prioritas utama.
"Ini program internet desa tahun 2023-2024 untuk Daerah Non 3T, salah satu upaya mengentaskan area blankspot serta sinyal lemah," kata dia didampingi Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Junaidi saat survei lokasi.
Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kabupaten pertama yang disurvei, sebagai tindak lanjut dari hasil rapat zoom meeting Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 6 Maret 2023.
Adapun nagari (desa adat) yang disurvei antara lain Nagari Muaro Air, Koto Ranah dan Ngalau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Kampung Jalamu Nagari IV Koto Hilir Ke Kecamatan Batang Kapas.
Selain itu juga Tanjung Gadang Kampung Gunung Malelo Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera. Pasie Laweh, Kampung Baru Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
Ia melanjutkan dalam rangka percepatan internet desa, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga akurasi data lebih tepat.
Kementerian meyakini koordinasi yang intens dapat memudahkan dan mengatasi persoalan yang ada di lapangan, karena masing-masing tentu daerah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda.
Secara umum beberapa persoalan yang selama ini menjadi penghalang adalah kondisi topografi, isu soal lahan, tingkat kerawanan terhadap banjir, kawasan hutan dan kesulitan geografis suatu daerah.
"Nah, dengan koordinasi yang kuat dengan daerah tentu kementerian bisa mencarikan solusi terhadap kesulitan itu," sebutnya.
Menurutnya Presiden Joko Widodo terus mengoptimalkan keterjangkauan desa pada layanan internet guna percepatan kemajuan desa, sesuai Nawacita membangun mulai dari pinggir.
Pada 2020 presiden menargetkan pada 12 ribu desa yang belum punya akses internet. Dari jumlah itu 9 ribu desa di antaranya jadi tanggung jawab Kementerian Kominfo dan 3 ribu desa ditangani Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Informatika (BAKTI ) Kemkominfo.
"Ya, presiden mencanangkan percepatan transformasi digital," jelas Ridwan.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Junaidi mengatakan pihaknya terus memacu agar seluruh nagari punya layanan internet yang memadai dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena salah satu persyaratan mutlak bagi suatu daerah untuk maju dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya adalah tersedianya teknologi dan layanan informasi yang mumpuni.
"Tanpa itu, sulit mewujudkannya, apalagi di era teknologi 4.0 saat ini. Digitalisasi desa atau nagari adalah syarat mutlak," terang dia.
Lebih dari lanjutnya percepatan pemenuhan layanan jaringan layanan digital bagian dari isu utama pembangunan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Menjadikan transformasi digital sebagai salah satu arus utama merupakan upaya mengoptimalkan peranan teknologi digital meningkatkan daya saing daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Optimalisasi dibagi menjadi dua sisi, yakni sisi pemantapan layanan dan pemanfaatan, sehingga terwujud pembangunan daerah yang merata dan adaptasi terhadap semua perubahan dari luar.
Berdasarkan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2022 masih ada 19 nagari dan 30 kampung yang belum punya layanan internet atau blankspot.
Dari 15 kecamatan blankspot paling banyak ada di Kecamatan Bayang, tersebar pada empat nagari dan 10 kampung. Airpura, 3 nagari dan 5 kampung dan Ranah Pesisir, 3 nagari dan 3 kampung.
"Muaranya adalah terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara merata di Pesisir Selatan," terang Junaidi. (*)
Kemenkominfo jadikan Pesisir Selatan prioritas utama pembangunan telekomunikasi
Analis Kebijakan Muda Kemenkominfo Muhammad Ridwan (tiga dari kanan) dan Kadis Kominfo Pesisir Selatan Junaidi (empat dari kanan) usai menyurvei salah satu nagari. (Antara/Teddy Setiawan)
