Ketua DPRD Sumbar minta penempatan kepala sekolah tak dipolitisir

Padang (ANTARA) - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta agar penempatan kepala sekolah tak dipolitisir sehingga orang yang menempati jabatan itu merupakan guru yang mengedepankan perkembangan siswa.

“Untuk menempatkan jabatan kepala sekolah tidak boleh main-main, mereka harus siap berkorban untuk mengedepankan dan memikirkan perkembangan siswa, jangan sampai dipolitisir,” kata dia saat bertemu Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Putra Asga di Padang, Selasa.

Jabatan kepala sekolah yang diberikan kepada guru harus berdasarkan kapasitas diri dan mengedepankan perkembangan siswa, bukan atas lobi-lobi dinas atau terkontaminasi politis.

Ia menilai pada saat sekarang sebagian guru lebih mementingkan untuk menyelesaikan penerapan kurikulum daripada pencapaian yang diraih siswa dalam proses belajar, padahal itu harus berjalan beriringan.

"Banyak juga tenaga pendidik tidak optimal dalam menjalankan program merdeka belajar yang digagas oleh Kemendikbud, meski secara pribadi mendukung program itu, namun penerapan harus diperjelas," kata dia

Menurut dia Sumbar dulunya merupakan provinsi acuan daerah lain dalam hal pendidikan, seiring perkembangan zaman, sekarang hanya tinggal cerita. Begitu juga pola kerja guru yang mengalami pergeseran dengan berkembangnya teknologi, para murid pun terbiasa dengan sesuatu yang instan.

"Dari hal itu, mempengaruhi optimalisasi proses belajar mengajar," kata dia menambahkan.

Dirinya juga meminta proses rekrutmen guru harus menjadi perhatian karena ada yang sekedar formalitas saja dan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan harus sesuai dengan disiplin ilmu calon tenaga pendidik. Tolak ukur keberhasilan sektor pendidikan tidak terlepas dari peran guru yang berhasil menyukseskan muridnya.

“Guru mesti mendapatkan perlakuan yang menyenangkan agar bisa menyerap kebutuhan pola pembelajaran terhadap murid,” katanya.

Dia berharap Sumbar kembali menjadi acuan kembali seperti dahulu dalam hal pendidikan sehingga butuh kerjasama seluruh pihak, tidak terkecuali Kemendikbud.

Sementara itu, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dirjen GTK Kemendikbud Putra Asga mengatakan, Ketua DPRD Sumbar Supardi memiliki semangat yang sama dalam hal penerapan merdeka belajar di Sumbar.

Menurut dia untuk menyukseskan itu di daerah, pihak Kemendikbud melalui dirinya berkoordinasi dengan ketua DPRD Sumbar Supardi. Jadi polanya telah diberitahukan sehingga tinggal proses eksekusi saja di Sumbar seperti apa dan tidak semuanya penerapan diambil alih pusat.

“Kita mendorong DPRD Sumbar sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mengeluarkan regulasi transformasi pendidikan sebagai tolak ukur penerapan kurikulum merdeka belajar,”katanya.

Dia mengatakan terkait guru yang lebih mementingkan penyelesaian kurikulum adalah kesalahan semua tidak terkecuali kementerian hingga dinas, terkadang ada materi-materi yang harus dikejar untuk optimalisasi kinerja.

"Demi meminimalisir hal itu, Kemendikbud melakukan terobosan untuk memangkas 25 persen materi untuk memberikan ruang terhadap guru dan kepala sekolah berkolaborasi membangun proyek di daerah," kata dia.

Dia mengatakan Kemendikbud telah melaksanakan program Pendidikan Guru Penggerak, yaitu pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.

Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama sembilan bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

“Dengan program ini kita akan menghasilkan kepala sekolah yang mementingkan murid, tidak hanya lobi-lobi dinas atau hal lainnya,” tutupnya