Padang (ANTARA) - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Sumatera Barat menyampaikan kinerja APBN di provinsi itu menunjukan perbaikan dengan tren positif dari sisi penerimaan negara.
"Hingga akhir November 2022, kinerja penerimaan negara masih sangat positif dan neraca perdagangan internasional di Sumatera Barat pun masih surplus," kata Plt Kakanwil DJPb Sumbar Ismet Saputra di Padang, Senin.
Ia menyampaikan hal itu pada pemaparan kinerja APBN dan Alco Regional Sumbar dihadiri pemangku kepentingan terkait.
Ismet menyebutkan hingga 30 November 2022, realisasi pendapatan negara di Sumatera Barat mencapai Rp8,96 triliun atau 100,79 persen dari target.
"Pendapatan Wilayah Sumbar mengalami pertumbuhan sebesar 16,64 persen atau senilai Rp1.278,53 miliar dibanding November 2021," kata dia.
Secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan mencapai Rp7,77 triliun atau 99,6 persen dari target dan tumbuh 30,83 persen.
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp757,46 miliar atau 89,68% dari target dan mengalami terkontraksi 45,84 persen.
Ia menjelaskan turunnya penerimaan PNBP tahun 2022 tidak terlepas dari perubahan status BLU Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
Sementara dari sisi penerimaan negara tercatat sebesar Rp4.763,88 miliar atau telah mencapai 98,12 persen terhadap target APBN 2022.
Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 32,78 persen didorong oleh peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) karena adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta peningkatan penerimaan PPN.
Secara nominal, jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak dalam negeri di Sumatera Barat adalah Pajak Penghasilan dengan realisasi sebesar Rp3.230,38 miliar.
Secara sektoral, sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak dalam negeri yang mencapai Rp1.243,47 miliar atau 26,1 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri di Sumatera Barat.
Ia menambahkan ke depan, Kementerian Keuangan akan terus berupaya menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi yang juga sedang dan masih berlangsung agar tidak mengalami pelemahan serta mengembalikan kesehatan APBN.
"Pondasi APBN harus terus dibangun dan dijaga secara kuat disiplin dan hati-hati karena APBN menjadi instrumen yang selalu diandalkan dalam pemulihan ekonomi," kata dia.
