Fraksi DPRD Sumbar sampaikan pandangan terhadap nota RAPBD 2023

Padang (ANTARA) - Fraksi DPRD Sumatera Barat menyampaikan pandangan mereka terhadap nota pengantara Rancangan APBD 2023 yang disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam rapat paripurna Senin (31/10).

Wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar saat membuka rapat paripurna di Padang, Selasa mengatakan dalam nota pengantar yang disampaikan oleh gubernur tersebut, proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.264.045.360.018 dan belanja daerah sebesar Rp. 6.544.045.369.018 serta pembiayaan daerah sebesar Rp300.000.000.000.

“Sehubungan dengan hal tersebut, tentu Fraksi-Fraksi telah mendalami muatan Ranperda tentang APBD Tahun 2023, mengidentifikasi semua permasalahan dalam pembangunan daerah serta memperhatikan regulasi yang terkait dengan pembentukan APBD, yang digunakan dalam penyusunan Pandangan Umum Fraksi,” katanya.

Menurut dia kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, masih perlu dipertajam dan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.

Proyeksi pendapatan terutama pendapatan transfer yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2023, masih belum disesuaikan dengan alokasi TKDD yang diterima pada tahun 2023. Alokasi anggaran untuk program unggulan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 masih belum proporsional dan berkeadilan pada setiap daerah.

“Demikianlah beberapa kondisi yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2023 yang juga dapat nanti menjadi pedoman bagi Fraksi untuk penajaman Pandangan Umum Fraksinya,” katanya

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD Sumbar menyampaikan pandangannya terhadap RAPBD 2023. Fraksi Gerindra mengaku kecewa karena belum ada upaya maksimal dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menarik dana pusat dengan maksimal.

“Gerindra meminta dan mendesak Gubernur agar lebih serius dan sungguh sungguh melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran anggaran APBN untuk membiayai pembangunan strategis daerah,” kata Jubir fraksi Gerindra.

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, meminta penjelasan Gubernur kenapa bisa terjadi yang mana belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah.

“Meskipun defisit dapat ditutupi dengan pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, maka dari hal ini tentunya harus menjadi kajian ulang dengan perhitungan cermat serta sebagai bahan evaluasi nantinya,” kata jubir fraksi Partai Demokrat.

Fraksi PAN menyorot isu di sisi kesehatan dimana terjadi wabah gangguan ginjal akut di Sumatera Barat. dari 300 kasus kita berada diposisi ke 4 se Indobesia sejak Agustus 2022 sudah 28 kasus yang sudah terjadi dimana angka kematian mencapai 13 orang, 7 dinyatakan sembuh dan 8 orang masih dalam perawatan intensif, hal ini disebabkan oleh karena pemakaian obat-obatan sediaan sirup.

“Untuk itu mohon penjelasan Gubernur terhadap obat obat yang beredar di Toko Obat dan Apotik, terhadap penanganan pasien yang dirawat di Rumah Sakit M. Djamil, serta biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” kata jubir fraksi PAN.