Ratusan orang tua pelajar SMA 1 Padang adukan fasilitas sekolah minim ke DPRD Sumbar

Painan (ANTARA) - Orang tua dari 108 siswa SMA 1 Padang kampus II mengadukan fasilitas sekolah yang minim kepada DPRD Sumatera Barat jika dibandingkan dengan SMA 1 Padang kelas induk yang berada di kampus I.

Wali murid Rori Pasla saat rapat dengan Dinas Pendidikan dan DPRD Sumbar di Padang, Senin mengatakan fasilitas yang ada di kampus II ini sangat minim dan pihaknya berharap seluruh anak yang ada di lokasi itu dipindahkan kampus I.

Ia menjelaskan di kampus dua itu kelas yang ada di sana tidak memadai karena luasnya tidak mampu menampung 36 siswa dalam satu kelas.

Bangunan itu merupakan bekas SMA Bunda yang bangunan serta sarana dan prasarananya dipinjam pakai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dirinya sudah mengadukan ini kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Ada harapan yaitu ada tiga ruangan yang ada di kampus I yang bisa dijadikan kelas dengan syarat orang tua melengkapi.

"Kami semua sepakat membelikan kelengkapan kelas seperti kursi dan meja bahkan kanopi di bangunan tersebut, namun saat akan pindah, ada larangan dari Dinas Pendidikan Sumbar. Kami ingin anak-anak kami sama dengan SMA 1 di kampus I memiliki sarana dan prasarana yang memadai," kata dia.

Ia mengatakan apabila sejak awla mengetahui fasilitas yang ada di sana kurang tentu tidak akan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut.

"Tahun lalu ada juga anak kelas satu sekolah itu dan setelah enam bulan mereka dipindahkan kembali ke kampus I. Kami berharap ini dilakukan dan anak-anak kami dibawa ke sana agar nyaman belajar dan psikologis anak tidak terganggu. Jujur saat ini anak-anak kami terganggu psikologisnya karena hal tersebut," kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius mengatakan mengatakan untuk pindah secara langsung tentu tidak bisa karena Pemprov Sumbar telah menjalani kesepakatan dengan Yayasan SMA Bunda terkait penggunaan bangunan mereka dan sumber daya manusia di sana.

"Kami dengarkan masukan orang tua murid dan kami akan lakukan pengkajian akan usulan tersebut," kata dia.

Ia menjelaskan SMA 1 kampus II ini dibangun dulunya untuk menampung anak-anak yang berada di titik buta sistem zonasi saat PPDB SMA. Ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan dan pihaknya melalui SMA 1 membuka tiga kelas yang berada di kampus II.

SMA itu maksimal membuka 12 kelas dan SMA 1 Padang membuka sembilan kelas di kampus 1 dan tiga kelas di kampus II

"Terkait fasilitas memang jauh dari sekolah induk namun pihaknya akan berupaya melengkapi fasilitas di sana secara pelan-pelan. Kelas dari tiga kelas akan kami pecah jadi empat kelas sehingga lebih nyaman dan fasilitas akan dilengkapi," kata dia.

Terkait kebutuhan labor, lanjutnya bisa saja anak-anak ini nanti melakukan praktek di kampus I pada kelas siang sehingga tidak bentrok dengan anak-anak di kampus I.

"Bangunan yang akan dipakai lokal di kampus I itu adalah labor tentu ini tidak boleh, karena sekolah memiliki standar harus memiliki laboratorium, selain itu meminta orang tuam menyumbang melengkapi kebutuhan kelas juga tak etis karena ini sekolah negeri," kata dia.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Daswanto menyatakan pihaknya siap menampung aspirasi orang tua dan menci solusi bersama dengan Dinas Pendidikan Sumbar.

"Jika untuk kebutuhan mobiler lokal tentu kita bantu namun tidak dalam tahun ini karena biaya satu lokal Rp400 juta dan ada tiga lokal maka kebutuhan anggaran Rp1,2 miliar. Ini tidak akan bisa dikejar di APBD perubahan namun di tahun depan," kata dia.

Kemudian jika ada ruang di kampus I yang bisa dimanfaatkan untuk kelas dan tidak menyalahi aturan tentu Komisi V DPRD Sumbar mendukung hal tersebut.

"Sarana dan prasarana tentu menjadi hal penting dalam menunjang majunya dunia pendidikan dan kita akan cari solusi terbaik dalam persoalan ini," kata dia