Pulau Punjung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kerjasama dengan Program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan layanan publik Penerangan Jalan Umum.
Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di Pulau Punjung, Selasa, pola kerjasama dengan KPBU dimaksudkan agar penyediaan infrastruktur pemerintah tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara langsung.
"Penyediaan infrastruktur demi pemenuhan kebutuhan publik memiliki banyak tantangan, utamanya keterbatasan anggaran pembangunan, biaya pemeliharaan, serta mekanisme operasionalnya. dengan program KPBU ini kita dapat mensiasatinya," katanya.
Ia menambahkan pembiayaan KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU) nantinya dibiayai oleh badan usaha pelaksana yang ditetapkan. Artinya, biaya pembangunan infrastruktur PJU tidak tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.
"Setelah infrastrukturnya selesai, kita baru menyicil dari pendapatan yang diperoleh dari pajak penerangan jalan yang dibayarkan oleh PLN selama lima tahun konsesi," ujar dia.
Ia melanjutkan KPBU PJU Kabupaten Dharmasraya telah melalui proses sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 38 tahun 2015 serta peraturan teknis lainnya. Selain itu panitia pengadaan, beserta tim simpul telah berkonsultasi ke Bappenas dan kantor bersama RI.
Kemudian dilanjutkannya juga melibatkan Universitas Andalas Padang sebagai tim konsultan akademis yang ditugaskan mengevaluasi dokumen uji kelayakan proyek dari calon pramakarsa.
"Berdasarkan perhitungan uji kelayakan tersebut, dengan program KPBU kita dapat menghemat sekitar 72,4% belanja penerangan jalan umum jika dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional yang dilakukan selama ini," katanya.
Ia mengungkapkan selama ini Pemkab membayar tagihan listrik 4.084 titik lampu PJU dengan total mencapai Rp6,83 miliar per tahun. Sedangkan dengan proyek KPBU, direncanakan ada 4.500 lampu pintar hemat listrik hanya akan menelan biaya Rp1,88 miliar.
Ia menambahkan program KPBU merupakan unggulan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/ kota seluruh Indonesia ditekankan untuk melaksanakan pembangunan dengan program dimaksud.
"Alhamdulillah, dalam program ini Dharmasraya merupakan satu-satunya daerah yang sudah sampai pada proses pengadaan. Atas progres tersebut sudah banyak kabupaten kota yang berkonsultasi ke kita. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh stakeholder," ujarnya.
Pemkab Dharmasraya kerjasama dengan KPBU
Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan. (Antara/Ilka Jensen)
