Bupati Pesisir Selatan tegaskan wali nagari tidak bermain soal DTKS

Senin, 14 Maret 2022 15:11 WIB

Bupati Pesisir Selatan

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menegaskan wali nagari (kepala desa) tidak bermain penerima bantuan sosial dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyampaikan dirinya tidak main-main dan tidak akan menolerir jika ada Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) titipan wali nagari yang tidak sesuai kriteria atau berasal dari keluarga mampu.

"Jika terdapat indikasi seperti itu, warga silakan lapor langsung ke saya atau lapor saja ke dinas sosial," ungkap bupati usai kegiatan panen bawang di Kecamatan Ranah Pesisir.

Saat ini pemerintah kabupaten sedang melakukan uji publik terkait daftar nama masyarakat yang tidak layak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sebagai KPM.

Bupati melanjutkan pengentasan kemiskinan harus didukung dengan data yang akurat, karena masih ada laporan keluarga mampu yang kini tercatat sebagai penerima program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan.

"Karena itu perlu uji publik, karena capaian penurunan kemiskinan tidak sesuai dengan besarnya biaya yang digelontorkan" ungkap bupati.

Uji publik dilakukan dengan memajang data dan nama para penerima di beberapa pusat keramaian mulai dari tingkat kampung, nagari (desa adat) dan kantor camat yang ada di Pesisir Selatan.

Masyarakat diminta untuk melaporkan pada kepala kampung, wali nagari (kepala desa) atau camat terkait siapa saja dari KPM yang tidak layak menerima seperti perangkat nagari, keluarga mampu dan yang pindah.

Selanjutnya dari hasil uji publik kata bupati pemerintah kabupaten mengusulkan secara online pada pemerintah pusat mengganti nama-nama tersebut dengan yang pantas sebagai penerima program.

Pemerintah pusat tahun ini mengalokasikan Rp427,5 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program perlindungan sosial (Perlinsos) dan pengentasan kemiskinan.

"Data penerima itu akan diperbaharui tiap bulan, sehingga lebih efisien dan target penurunan kemiskinan lebih terukur," jelas bupati.

Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Wendra Rovikto mengatakan pihaknya kini telah memulai uji publik di sejumlah kecamatan yang dimulai dari Kecamatan Koto XI Tarusan.

Kegiatan diharapkan agar penerima bantuan sosial dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemenuhan pelayanan dasar tepat sasaran.

Selama ini masih ada laporan masyarakat dan evaluasi berbagai pihak soal penerima bantuan dari berasal dari kalangan keluarga mampu, sehingga upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan menjadi lamban.

Bahkan dinas sosial sendiri menemukan di tiga kecamatan antara lain Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Pesisir serta Kecamatan Lengayang.

"Masyarakat sangat antusias dengan uji publik ini. Itu kami lihat dari kecamatan yang telah kami mulai," ujarnya.