Jakarta (ANTARA) - Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat Bakri Bakar meminta agar LHP BPK ini memperkuat perencanaan keuangan daerah ke depannya agar digunakan sesuai dengan aturan berlaku.
"Kita berharap, LHP BPK tahun 2021 ini menjadi acuan dalam penyerapan anggaran serta perencanaan anggaran jauh lebih tepat sasaran,” kata dia di Padang, Rabu
Menurut dia dengan kondisi keterbukaan saat ini, semua perencanaan dan penggunaan anggaran serta penyerapannya bisa dilihat langsung oleh masyarakat melalui situs resmi milik SKPD dan DPRD Sumbar.
“Dalam era keterbukaan, siapa saja bisa melihat rencana anggaran dan penggunaan anggaran setiap dinas, maka tidak ada alasan untuk bermain-main dalam anggaran,” kata dia.
DPRD Sumatera Barat melakukan Rapat Kerja Pembahasan Pansus LHP-BPK Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2021, bersama mitra dan stakehokder terkait, Rabu (9/3)
Sementara Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia mengatakan pada anggaran tahun 2022, realisasi dan penyerapan serta penerapan anggaran sesuai dengan mekanisme yang ada
“Kita berharap, pada tahun anggaran 2022 bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak ada kendala berarti, jika semua dijalankan sesuai aturan serta mekanisme berlaku,” ujar Devi Kurnia.
Rapat kerja pansus LPH-BPK berlangsung antara Pansus LHP DPRD Sumatera Barat dengan Pemprov Sumbar dengan menerima berbagai masukan, untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk kemudian hari, sehingga tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan anggaran.
Ketua Pansus DPRD Sumbar minta LHP BPK perkuat perencanaan keuangan daerah
Rapat DPRD Sumbar dengan Pemprov Sumbar (ANTARA/ HO DPRD Sumbar)
