Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan, Sumatera Barat melakukan survei dan pendataan lumbung pangan baik bantuan pemerintah maupun milik swasta untuk menjamin distribusi dan menjaga ketersediaan pangan.
"Selain menjamin distribusi dan ketersediaan pangan survei ini juga untuk mengetahui jumlah gudang pangan maupun tempat penggilingan padi baik milik swasta maupun pemerintah," kata Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Solok Selatan, Admi Zulkhairi di Padang Aro, Senin.
Dia mengatakan, survei dilakukan di semua Nagari (desa adat) dan sudah mulai dilaksanakan oleh petugas di lapangan.
Saat ini, untuk penggilingan padi (Huller) serta gudang yang terdata baru milik pemerintah sebanyak tiga buah dan hanya satu yang masih berjalan.
Yang masih berjalan tersebut, merupakan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2021 berlokasi di Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari.
"Sekarang juga didata seberapa banyak huller atau gudang pangan milik masyarakat," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengusulkan bantuan lumbung pangan ke Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebanyak 14 unit untuk 2023.
Pada 2022, katanya Solok Selatan mendapat DAK non fisik untuk pekarangan pangan lestari sebesar Rp360 juta untuk penumbuhan dan pengembangan.
"Kami berharap bantuan yang sudah disalurka jangan terhenti tetapi bisa berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan perekonomian," ujarnya.
Untuk melihat ketersediaan pangan pihaknya juga melakukam survei harga kebutuhan pokok di tiga pasar yaitu Padang Aro, Muaralabuh dan Lubuk Malako.
Pemkab Solok Selatan data lumbung pangan
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Solok Selatan, Admi Zulkhairi. (Antarasumbar/Erik Ifansya Akbar)
Selain menjamin distribusi dan ketersediaan pangan survei ini juga untuk mengetahui jumlah gudang pangan maupun tempat penggilingan padi baik milik swasta maupun pemerintah,
