Dua PTS di LLDIKTI-X terima SK Pembukaan Prodi baru dari Kemendikbudristek

Padang (ANTARA) - Universitas PGRI Sumatera Barat dan Universitas Dharmas Indonesia menerima SK Pembukaan Program Studi baru dari Kemendikbudristek yang di serahkan langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI Wilayah Prof Dr Herri, MBA di Padang.

"Ini merupakan hadiah tahun baru bagi kami karena bertambah dua program studi baru lagi di LLDIKTI Wilayah X," ucap Herri di Padang, Rabu.

Ia mengatakan Universitas PGRI Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia (PPG RI) ini menerima SK Pembukaan Program Studi yakni Studi Humanitas Program Magister.

Sementara itu, Universitas Dharmas Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Amanah Ampang Kuranji ini menerima SK Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi.

"Atas nama perpanjangan tangan dari Kementerian kami mengucapkan selamat pada kedua institusi atas penyerahan SK ini, yang mana ini akan membantu masyarakat dengan menghasilkan orang-orang yang profesional di bidangnya," ujarnya.

Ia meminta agar kedua institusi dapat segera mendaftarkan program studi tersebut di PDDikti supaya terlihat aktif dan ini akan berpengaruh pada pengurusan akreditasi ke depan.

Terpisah, Rektor Universitas PGRI Sumbar Prof Dr Ansofino mengucapkan terimakasih pada Kepala LLDIKTI Wilayah X yang telah memfasilitasi dan memberikan rekomendasi izin pembukaan program studi tersebut.

"Studi Humanitas Program Magister ini satu-satunya program studi yang ada di wilayah Sumatera, karena baru ada di wilayah Jawa. Ada tiga profil lulusan yang kami setting yaitu analis kebijakan publik, analis pemberdayaan masyarakat, dan analis resolusi konflik," ucapnya.

Ia mengatakan ketiga profil lulusan yang disiapkan ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pihaknya ternyata sangat diperlukan di dunia kerja.

Menurutnya, program studi tersebut relevan dengan kondisi saat ini dimana peran pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan seterusnya membutuhkan tenaga ahli untuk mengambil kebijakan di sektor publik.