Gubernur Sumbar Sambut Positif Program Transmigrasi

Padang, (Antara) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyambut positif program transmigrasi, karena mendorong daerah bisa cepat berkembang dan membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini disampaikan gubernur Sumbar saat memberi ucapan selamat kepada gubernur, wakil gubernur dan bupati/wali kota dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Antardaerah (KSAD) antara provinsi asal dan tujuan program transmigrasi di gelar Kementrans dan Tenaga Kerja di Grand Inna Muaro Padang, Rabu. Hadir dalam kesempatan itu, Sekjen Kementrans Mukhtar Lutfi dan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddin Malik, sejumlah gubernur dan para bupati/wali kota dari berbagai kabupaten dan kota. "Kami menyambut baik adanya program transmigrasi, karena mendorong tumbuh cepatnya suatu daerah. Hal itu sudah terbukti pada beberapa kabupaten di Sumbar," ujarnya. Misalnya daerah pemekaran di Sumbar seperti Kabupaten Dharmasraya, tapi kemajuan dan perkembangannya begitu cepat, bahkan bisa sebagai daerah tercepat keluar dari kategori tertinggal dari delapan yang ada di Sumbar. Begitu juga di Kota Sawahlunto yang merupakan bekas tambang, tapi bisa tumbuh karena semua itu tak terlepas dari keberadaan warga transmigrasi di wilayah tersebut. "Selama ini, meskipun Sumbar sebagai daerah tujuan transmigrasi tetapi tetap harmonis dan tanpa ada munculkan isu SARA. Kita berharap program ini terus berlanjut," ujar Irwan. Menurut dia, pendekatan yang tepat untuk tenaga kerja di Sumbar perlu kecakapan hidup/keterampilan, karena karakter masyarakatnya bukan jadi pekerja. Jadi, diharapkan program yang diarahkan Kementrans dan Tenaga Kerja ke Sumbar tepat bidang peningkatan kemampuan atau bekal bagi pencari kerja, sehingga program yang dilaksanakan tepat sasaran dan bermanfaat. Soal, melihat karakter masyarakat Sumbar tidak mau menjadi buruh yang mengandalkan fisik atau otot, karena mengandalkan otak dan pikiran. Hal itu, sebetulnya bukan berarti masyarakat Sumbar malas dalam bekerja, tapi posisi jadi pekerja cukup berat untuk dilakoni. Buktinya, hingga kini belum ada warga asal Sumbar yang menjadi TKI untuk buruh atau pembantu rumah tangga di luar negeri, kecuali yang melalui jalur formal. "Gubenrur juga mengapresiasi banyak kegiatan nasional di Sumbar akan membangun kepercayaan pihak lain dan berdampak mendatangkan investor, karena selama ini dikenal sebagai daerah rawan bencana," ujarnya. Kepala Disnakertrans Sumbar Syofyan menambahkan pelaksanaan program transmigrasi untuk korban bencana gempa 50 Kepala Keluarga (KK) di Limapuluh Kota dan 50 KK di Sijunjung, pada tahun ini akan dimulai. Hal ini terjadi pengurangan dari jatah oleh pemerintah pusat pada 2012 untuk sebanyak 300 KK, tapi dianggap gagal maka dikurangihanya 100 KK kedua lokasi itu. Padahal, kata dia, waktu itu daerah hanya menjalankan prosedur yang harus dilalui sesuai aturan undang-undang dalam pembebasan lahan untuk program transmigrasi tersebut. "Pada 2012 izin pembebasan lahan dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) baru keluar pada Agustus, tapi sampai penghujung cuaca tak mendukung sehingga tak selesai pengerjaannya. Maka dananya dikembalikan ke pusat anggaran Rp21 miliar," katanya. Jadi, yang 100 KK tahun ini diharapkan sebagai percobaan dan tahun depan dapat ditambah lagi jumlah peserta transmigrasi di lokasi tersebut. Kini di Dharmasraya, kata dia, sedang proses pembebasan batas lokasi untuk transmigrasi Satuan Permukiman (SP) II, III, dan IV dengan kapasitas 1.100 KK. Jika, lima SP ini dapat selesai sehingga dapat menampung seluruh korban bencana gempa yang 300 KK dari Padang Pariaman, Agam, dan Kota Pariaman. "Transmigrasi program nasional sehingga tidak bisa diisi warga lokal saja. Makanya, polanya 30 persen dari Pulau Jawa dan 60 persen penduduk Sumbar. Setiap KK akan mendapatkan lahan dengan perumahan dua hektare," ujarnya. (*/sun)