Pemprov Sumbar Sudah Usulkan NIP CPNSD K1

Padang, (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengusulkan nomor induk pegawai bagi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) yang sudah tercatat sebagai tenaga honorer Kategori Satu (K1) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). "Hingga kini kami masih menunggu diterbitkannya NIP untuk K1, karena sampai saat belum turun dari BKN," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Ali Asmar di Padang, Minggu. Ia menjelaskan, pihaknya saat ini juga sedang menunggu kapan pelaksanaan ujian untuk CPNSD yang masuk kategori dua (K2) karena mekanismenya dilaksanakan sebelum ujian peserta umum. Pelaksanaan ujian umum sampai kini masih menunggu, karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum menentukan kuota untuk setiap daerah, ujarnya. Ali Asmar menjelaskan, Pemprov Sumbar sudah mengusulkan beberapa waktu lalu untuk CPNSD umum sekitar 930 orang, tapi bisa saja berubah berdasarkan ketentuan Kemenpan-RB. Usulan CPNSD dari Pemprov Sumbar, katanya, karena berdasarkan kebutuhan pegawai, mengingat banyak yang sudah pensiun dan kekurangan tenaga teknis seperti tenaga medis, serta guru masih perlu ada penambahan. Sebab, ada sekolah SMA dan SMK yang menjadi kewenangan langsung Pemprov Sumbar, termasuk kebutuhan guru sekolah luar biasa (SLB). "Pemprov Sumbar sebagaimana disyaratkan dalam penerimaan CPNSD sudah memenuhi, karena APBD yang terserap untuk belanja pegawai hanya sekitar 20 persen. Tapi sekarang masih tahap menunggu berapa kuota yang dialokasikan pemerintah pusat," katanya. Pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB sudah membuat persyaratan dalam penerimaan CPNSD, bahwa bagi daerah yang tinggi alokasi belanja pegawai ditangguhkan untuk menambah pegawai. Dari data yang sampai Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) masih banyak daerah yang ABPD-nya di atas 50 persen untuk belanja pegawai. Ali mengungkapkan, di Sumbar termasuk banyak kabupaten yang anggaran tinggi untuk belanja pegawai. Contohnya Pemkot Padang, Pemkab Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar dan lainnya. Jadi, pada umumnya daerah yang anggaran besar untuk belanja pegawai itu, terdapat pada kabupaten dan tidak seberapa. Sementara di lain pihak, tambah dia, daerah-daerah yang tinggi belanja pegawainya masih harus menerima pegawai disebabkan ada yang pensiun setiap tahun. Kekurangan pegawai di daerah, termasuk tenaga guru karena idealnya di SD enam orang guru kelas, satu guru agama dan satu olahraga, tapi kenyataan belum ada yang lengkap. Sekda mengungkapkan, seperti di Agam dan Tanah Datar masing-masing membutuhkan sekitar 400-an perlu penambahan guru, hal serupu juga sama di kabupaten di pinggiran. "Kini tinggal bagaimana daerah tersebut melakukan jalan lain atau mendorong ada kebijakan lain dikeluarkan Kemenpan-RB, agar terpenuhi kebutuhan pegawai tersebut," ujarnya. (*/wij)