Calon dalam Pemilu Irak Dibunuh

Mosul, Irak, (Antara/AFP) - Seorang calon dalam pemilihan umum tingkat provinsi yang akan berlangsung di Irak pekan depan ditembak mati seusai melaksanakan sholat Jumat di kota wilayah utara, Mosul, kata sejumlah pejabat. Muhanad Ghazi, seorang Arab Sunni, dibunuh ketika ia berjalan pulang dari masjid di Mosul timur. Ghazi adalah anggota Perhimpunan Republik Irak, sebuah partai lokal yang dipimpin oleh seorang mantan gubernur Nineveh.Sedikitnya enam calon dibunuh di kota itu menjelang pemilihan umum 20 Juni dalam delapan serangan yang ditujukan pada bakal anggota dewan provinsi di kota tersebut dan provinsi sekitarnya, Nineveh. Nineveh dan Anbar, dua provinsi di Irak utara dan barat, melaksanakan pemilu dua bulan setelah wilayah-wilayah lain di negara itu karena kekhawatiran mengenai keamanan. Militan Sunni terkait Al Qaida sering menyerang orang-orang Sunni yang mencalonkan diri dalam pemilu dalam upaya merusak kepercayaan pada proses politik dan mengintimidasi pemilih. Lebih dari sepuluh orang tewas dalam serangan-serangan pada calon anggota dewan daerah menjelang pemilu 20 April di 12 provinsi, dan juga pada Kamis di Anbar dan Nineveh. Serangan-serangan di Baghdad dan penjuru lain Irak meningkat tajam dan Mei merupakan bulan paling mematikan sejak 2008, dimana lebih dari 1.000 orang tewas, menurut PBB. Seorang utusan PBB untuk Irak memperingatkan bahwa kekerasan sudah "siap meledak". Serangan-serangan Jumat itu merupakan yang terakhir dari gelombang pemboman dan serangan bunuh diri di tengah krisis politik antara Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan mitra-mitra pemerintahnya dan pawai protes selama beberapa pekan yang menuntut pengunduran dirinya. Lebih dari 450 orang tewas dalam kekerasan pada April, sementara jumlah kematian pada Maret mencapai 271. Sepanjang Februari, 220 orang tewas dalam kekerasan di Irak, menurut data AFP yang berdasarkan atas keterangan dari sumber-sumber keamanan dan medis. Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak. Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni. Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni. Pejabat-pejabat Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wakil Presiden Tareq al-Hashemi pada 19 Desember 2011 setelah mereka memperoleh pengakuan yang mengaitkannya dengan kegiatan teroris. Puluhan pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa pekan setelah pengumuman itu, namun tidak jelas berapa orang yang kini ditahan. Hashemi, yang membantah tuduhan tersebut, bersembunyi di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, dan para pemimpin Kurdi menolak menyerahkannya ke Baghdad. Pemerintah Kurdi bahkan mengizinkan Hashemi melakukan lawatan regional ke Qatar, Arab Saudi dan Turki. (*/jno)