PPPA Demokrat Harapkan Partai Kawal Keterwakilan Perempuan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Internal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DPP Partai Demokrat Esther RM Mandalawati mengharapkan partai politik beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengawal dan melaksanakan amanat Undang Undang Pemilu, khususnya mengenai kuota keterwakilan perempuan. "Kuota keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen dan pengurus partai dapat membawa perempuan di posisi strategis dalam memperjuangkan kepentingan politiknya," ujar Esther di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan sebagaimana diamanatkan pasal 55 dan 56 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, sekurang-kurangnya 30 persen perempuan di dalam daftar calon legislatif dan minimal terdapat satu perempuan diantara tiga calon legislatif. Selain itu, menurut dia, pasal 29 ayat (1a) UU No.2/2011 tentang Partai Politik juga menyatakan bahwa perempuan minimal harus terakomodasi 30 persen dalam kepengurusan dan rekrutmen kader. "Undang-undangnya sudah disahkan, sekarang tinggal bagaimana partai-partai politik melaksanakan amanat undang-undang tersebut," ujar dia. Dia mengatakan jumlah penduduk perempuan Indonesia sangat besar namun keterwakilannya di parlemen dan partai rendah, sehingga perempuan kesulitan memperjuangkan kepentingan politiknya. Menurut dia secara keseluruhan jumlah anggota DPR RI dari kalangan perempuan saat ini hanya berjumlah 108 orang. Angka itu hanya 18 persen dari total anggota DPR RI yang mencapai 560 orang. Esther menilai tidak terpenuhinya kuota 30 persen perempuan di parlemen saat ini menyebabkan DPR menghasilkan produk undang-undang yang tidak pro terhadap perempuan dan kepentingan anak. Namun dia menegaskan bahwa saat ini Partai Demokrat telah memenuhi 39 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat. Dia menyatakan partainya terus akan memperjuangkan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen. "Kami akan terus mendorong agar kuota 30 persen itu terpenuhi. Yang kita dorong tidak hanya kuantatitas, tetapi juga kualitas agar calon anggota legislatif perempuan yang lolos ke Senayan bisa lebih baik dari sekarang," ujar dia. Dia mengatakan saat ini Partai Demokrat juga terus melakukan seleksi dan memberikan pembekalan beserta pendidikan berkala kepada caleg perempuan yang akan bertarung di Pemilu 2014. "Saya 11 tahun di dunia politik, perbedaan gender terus yang dipermasalahkan, sehingga perempuan jadi gubernur atau menjadi presiden banyak yang menolak. Katanya itu kedudukan yang hanya boleh diduduki lelaki, jadi mau tidak mau harus diakui dalam masyarakat kita masih banyak diskriminasi soal gender, sehingga harus didorong agar perempuan bisa tampil," jelas dia. (*/wij)