Sebanyak 240 personel Polres Tanah Datar jalani tes usap untuk amankan Pilkada serentak 2020

Personel polisi yang akan tes usab. (antarasumbar/Humas Polres Tanah Datar)

Mudah-mudahan sebelum personel disebar hasil dari tes usab tersebut sudah keluar dan dinyatakan negatif,

Batusangkar (ANTARA) - Sebanyak 240 personel Polres Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat lakukan tes usab guna mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2020 serta memutus penyebaran COVID-19 di daerah itu.

"Kita melaksanakan tes usap serentak sesuai arahan dari Kapolda Sumbar bahwa personel yang akan disebar dalam pengamanan pilkada harus bebas dari COVID-19," kata Kapolres Tanah Datar, AKBP Rokhmad Hari Purnomo di Batusangkar Jum'at.

Ia mengatakan untuk pengambilan sampel usab tersebut dilakukan di empat lokasi yaitu di Puskesmas Pagaruyung, Lima Kaum satu, Sungai Tarab dan Puskesmas Sungayang.

Sementara Kapolres Rohkmad Hari Purnono melaksanakan tes usab di Puskesmas Pagaruyung dan didampingi oleh para PJU dan beberapa personel.

"Mudah-mudahan sebelum personel disebar hasil dari tes usab tersebut sudah keluar dan dinyatakan negatif," katanya.

Kabag Ops Polres Tanah Datar, Kompol Ischak saat menerima kunjungan tim pemantau persiapan pilkada dari provinsi di Gedung Indo Jolito mengatakan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di setiap TPS di Tanah Datar akan dijaga oleh personel kepolisian.

Tidak hanya dijaga oleh personel ditingkat Polres Tanah Datar namun juga perwira Kepolisian dari Polda Sumatera Barat.

Kemudian selama minggu tenang kampanye pihaknya juga menyiapkan 60 orang personel, pengamanan gudang KPU, dan penyaluran logistik KPU.

Personel yang bertugas juga dibekali protokol kesehatan berupa memakai masker, hand sanitizer, dan sarung tangan sekali pakai agar betul-betul aman dan nyaman.

Sementara Kabag Ops Polres Padang Panjang, Kompol P. Simamora mengaku siap untuk keamanan pelaksanaan pilkada serentak di wilayah hukumnya.

Khusus untuk wilayah Tigo Jurai Malalo saat pilkada berlansung disarankan lokasi TPS sebisa mungkin jauh dari kawasan rawan bencana.

"Ini dilakukan bukan masalah konflik tapal batas, tapi bagaimana kita menghindari ancaman bencana saat pilkada berlangsung tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.