Padang, (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat Hermanto mendesak pemerintah memberikan Bulog kewenangan penuh menyalurkan beras terutama untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu sembako serta beras untuk PNS, TNI dan Polri.
"Kewenangan penyaluran ini penting agar APBN yang dikeluarkan untuk beli beras tidak mubazir, saat ini Bulog diberi dana dari APBN untuk beli beras tapi tidak disertai kewenangan menyalurkan," kata dia di Padang, Sabtu.
Menurut dia akibat tak ada kewenangan tersebut terjadi penumpukan stok beras di gudang. Karena lama disimpan maka kualitas dan harga turun sehingga APBN jadi mubazir.
Kondisi tersebut, lanjutnya, sudah terjadi. Beras tersimpan lama, terus mengalami penurunan kualitas dan mengalami pembusukan. Beras tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Beras tersebut selanjutnya dianggap kedaluwarsa.
Ia menilai kalau beras sampai kedaluwarsa apalagi busuk maka biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan sewa gudang jadi mubazir.
Hermanto menyampaikan akibat pandemi COVID-19 Indonesia mengalami defisit APBN karena itu, APBN yang tersedia harus digunakan secara efektif dan efisien dengan membuat kebijakan yang tepat agar APBN tidak hilang sia-sia.
"Buat kebijakan sehingga Bulog punya kewenangan yang komprehensif dalam hal membeli dan menyalurkan beras sehingga APBN tidak terbuang percuma," katanya lagi.
Saat ini, program Beras Sejahtera (Rastra) yang dahulu menjadi pangsa pasar khusus bagi Bulog dalam menyalurkan berasnya, telah diganti dengan BPNT.
Ia mengatakan dalam program BPNT, pemerintah tidak menugaskan secara langsung Bulog sebagai penyedia beras tunggal. Hanya diimbau untuk memakai beras Bulog.
Perum Bulog berencana untuk terus meningkatkan penyaluran beras komersial dalam BPNT. Tahun ini, Bulog menargetkan bisa menyalurkan beras BPNT kepada para penerima manfaat hingga 500 ribu ton.
Berita Terkait
Pemerintah salurkan 388 ton beras untuk tangani dampak banjir
Kamis, 18 April 2024 17:00 Wib
Bulog masifkan distribusi SPHP untuk tekan lonjakan harga beras
Selasa, 5 Maret 2024 17:29 Wib
Strategi Bupati Pesisir Selatan redam gejolak harga pangan
Selasa, 5 Maret 2024 9:36 Wib
Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern
Jumat, 1 Maret 2024 9:00 Wib
Bulog pastikan cadangan beras Sumbar aman hingga Juni 2024
Kamis, 29 Februari 2024 12:27 Wib
Bulog pastikan kirim bantuan ke Yahukimo yang terdampak kelaparan
Rabu, 25 Oktober 2023 20:13 Wib
Presiden Jokowi serakan bantuan pangan di Gudang Bulog Padang
Rabu, 25 Oktober 2023 18:16 Wib
Bulog Sumbar angkat derajat beras SPHP usai isu beras sintetis
Rabu, 18 Oktober 2023 23:53 Wib