Perampingan BUMN, Kementerian: penggabungan atau likuidasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara tengah memantau BUMN yang tidak memiliki performa bagus, dalam upaya perampingan jumlah BUMN agar lebih efektif.

"Jadi kita lagi lakukan portofolio review. Nanti kita lihat bagaimana kita menurunkan jumlah BUMN karena memang Pak Erick sudah sampaikan bahwa kita ingin BUMN lebih ramping tapi lebih efektif," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo usai menjadi pembicara kunci dalam Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu.

Wacana perampingan BUMN sendiri sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu yang menegaskan telah memerintahkan Menteri BUMN untuk merombak total BUMN, yang saat ini berjumlah 142 perusahaan.

Kartika menuturkan, BUMN yang kinerjanya tidak optimal akan digabung dengan BUMN lainnya atau dilikuidasi.

"Nah, jadi nanti kita lihat portofolionya mana yang bisa create value, mana yang public service obligation. Nah yang tidak meng-create value dan tidak ada fungsi sosial yang besar, kita mau gabungkan atau kita mau likuidasi," kata Tiko, panggilan akrab Kartika.

Kendati demikian, Tiko menolak menyebut nama BUMN yang kemungkinan besar akan "ditindak".

Sementara dalam sambutan pada acara tersebut, Tiko sempat menyebut jumlah BUMN akan dirampingkan dari 142 perusahaan menjadi sekitar 100 perusahaan.

"Belum, belum pasti (jadi 100 perusahaan). Kita akan coba lihat, itu kan analogi saja saja. Kita coba turunkanlah jumlahnya, tapi macam macam, mungkin ada yang bisa ditaruh di PPA. Kan PPA juga efektif sebagai agen untuk restrukturisasi," ujar Tiko.

Ia menegaskan perampingan BUMN diperlukan agar ke depannya bisa lebih fokus dan optimal mendorong kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.

"Intinya dengan semakin sedikit jumlahnya, harapannya kita makin bisa fokus, supaya tidak terlalu banyak yang mesti kita manage," kata Tiko.