Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai dua kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Sidoarjo dan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.
"Dua OTT KPK ini menjawab kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat sipil bahwa setelah revisi UU KPK yang melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK tidak bisa lagi melakukan OTT," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan saat UU KPK yang baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 telah berlaku dan terbukti dalam waktu satu pekan KPK melakukan dua OTT, dan membuktikan kekhawatiran kalangan masyarakat sipil tidak terbukti.
Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI itu mengingatkan bahwa OTT merupakan kewenangan penegak hukum, tidak hanya KPK namun Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Menurut dia, OTT bukan sesuatu yang harus dicela dan dikecam namun KPK harus diingatkan agar jangan terlalu asik melakukan OTT tapi melupakan kasus-kasus besar.
"KPK harus diingatkan agar jangan terlalu keasikan dengan OTT sehingga kasus-kasus besar yang memerlukan 'case building', pengungkapan kasus lalu menjadi dilupakan," ujarnya.
Sekjen DPP PPP itu mencontohkan Komisi III DPR sejak kepemimpinan KPK periode lalu, selalu menanyakan kelanjutan kasus Bank Century dan dijawab KPK menunggu putusan kasus Budi Mulya.
Arsul mengatakan saat ini kasus Budi Mulya sudah berkekuatan hukum tetap namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut kasus Bank Century padahal dalam surat dakwaan Budi Mulya banyak nama yang disebut namun tidak ditindaklanjuti KPK.
"Ini yang kami inginkan agar KPK juga fokus memperbanyak proses-proses hukum pada kasus yang berbasis 'case building' itu," katanya.
Berita Terkait
Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Selasa, 30 Januari 2024 13:35 Wib
OTT Gubenur Maluku Utara
Rabu, 20 Desember 2023 13:22 Wib
OTT KPK di Bondowoso
Kamis, 16 November 2023 14:37 Wib
KPK sebut Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi terima suap Rp88,3 miliar
Kamis, 27 Juli 2023 7:07 Wib
BPK: Raih opini WTP bukan berarti terbebas dari praktik korupsi
Selasa, 21 Maret 2023 15:59 Wib
KPK sebut banyaknya OTT tetap tidak membuat para koruptor jadi kapok
Rabu, 28 Desember 2022 6:24 Wib
Ini jumlah kekayaan Sahat Tua Simanjuntak yang terkena OTT KPK
Kamis, 15 Desember 2022 13:48 Wib
OTT wakil ketua DPRD Jatim terkait dana hibah
Kamis, 15 Desember 2022 10:29 Wib