Jaksa Tahan Mantan Kepala DPPKA Solok Terkait Korupsi Bansos

id berita padang, berita sumbar, korupsi bansos solok, kejaksaan

Jaksa Tahan Mantan Kepala DPPKA Solok Terkait Korupsi Bansos

Tersangka digiring dari Kantor Kejati Sumbar menuju Rutan Padang, Rabu (11/12). (Antara/Fathul Abdi)

Padang, (ANTARA) - Kejaksaan secara resmi menahan mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Solok, Sumatera Barat (Sumbar), atas nama Darwin Tanjung, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dan Bantuan Sosial tahun 2009 dan 2010.

"Hari ini proses perkara dinaikkan dari penyidikan ke penuntutan, dan tersangka ditahan untuk mempercepat proses penanganan perkara," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar M Fatria, di Padang, Rabu.

Sebelum ditahan, tersangka yang didampingi penasehat hukum tampak melalui sejumlah pemrosesan di Kantor Kejati Sumbar, di Padang.

Setelah itu ia langsung digiring ke luar kantor mengenakkan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah, lalu diantar ke Rutan Padang.

Darwin Tanjung yang berposisi sebagai Pengguna Anggaran sebenarnya telah dipanggil jaksa pada Senin (9/12), bersama tersangka lainnya yang merupakan mantan Sekretaris DPPKA atas nama Yuniarli.

Hanya saja saat itu yang datang hanya tersangka Yuniarli dan ia langsung ditahan, sedangkan Darwin Tanjung tidak memenuhi panggilan jaksa dengan alasan ada anggota keluarganya meninggal.

Dua hari berselang tersangka Darwin Tanjung akhirnya mendatangi Kantor Kejati Sumbar, dan ditahan usai proses penyerahan tersangka serta barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (tahap II).

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Solok Donny Haryono Setiawan mengatakan pihaknya akan segera menyusun surat dakwaan agar perkara itu bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Kedua tersangka dijerat melanggar pasal 2, dan pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penyidikan sejauh ini terungkap sejumlah modus dalam kasus, pertama adalah dana dicairkan namun tidak sampai ke tangan kelompok masyarakat.

Kemudian ada kelompok yang menerima bantuan namun tidak sesuai besaran sebenarnya (dipotong), dan ditemukan juga kelompok penerima yang fiktif.

Kasus itu disebut telah merugikan keuangan negara mencapai Rp400 juta.

Pada bagian lain, penasehat hukum tersangka yaitu Muharnis Cs, mengatakan pihaknya segera menyiapkan alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan.

Pewarta :
Editor: Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar