Jakarta, (ANTARA) - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tetap menginginkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung karena suara rakyat dapat terejawantahkan.
"Ya tentu lebih banyak sisi positifnya (Pilkada langsung), karena apa? Suara rakyat kan bisa terejawantahkan secara langsung," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan sejauh ini Golkar masih konsisten berpandangan bahwa Pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung.
Menurut dia, kalau Pilkada tidak dilaksanakan secara langsung, maka itu sebuah kemunduran dalam proses demokrasi dan itu merupakan perdebatan lama.
"Ya tentu menurut saya, itu sebuah kemunduran (Pilkada tidak langsung). Itu perdebatan lama, Partai Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan Pilkada secara langsung," ujarnya.
Menurut dia, DPR dan pemerintah masih mengkaji dan mencari sistem terbaik terkait pelaksanaan Pilkada agar pelaksanaannya benar-benar melahirkan pemimpin yang terbaik di daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kemungkinan akan mengkaji Pilkada secara langsung karena sistemnya yang sudah berjalan selama 20 tahun dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masih relevan atau tidak.
"Tapi kalau dari saya sendiri, justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?" kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Tito menjelaskan, sistem Pilkada langsung yang ada saat ini memang memberikan dampak positif kepada demokrasi, namun ada juga sisi negatifnya.
Dia mengatakan sisi negatif Pilkada langsung adalah politik berbiaya tinggi yang membuat rentan kepala daerah melakukan korupsi. (*)
Berita Terkait
Bawaslu RI: Perlu evaluasi penanganan pidana pemilu untuk hadapi Pilkada
Rabu, 27 Maret 2024 10:37 Wib
Gubernur Sumbar masih tunggu calon penjabat wali kota Padang
Selasa, 5 Maret 2024 16:37 Wib
PKS Bukittinggi ungkap menangkan Pileg 2024 dan siap maju Pilkada
Sabtu, 17 Februari 2024 11:36 Wib
Dugaan korupsi dana hibah Pilkada Aru rugikan negara Rp2,8 miliar
Jumat, 19 Januari 2024 9:49 Wib
Deklarasi pengawasan persidangan Pemilu dan Pilkada 2024
Rabu, 17 Januari 2024 17:53 Wib
Pemkab Tanah Datar serahkan dana hibah Pilkada serentak 2024
Jumat, 29 Desember 2023 5:16 Wib
Pemkab-KPU Pasaman Barat sepakat anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp30 miliar
Rabu, 27 Desember 2023 16:12 Wib
Pemkab-KPU Pasaman Barat belum sepakati anggaran Pilkada 2024
Selasa, 28 November 2023 14:53 Wib