Ombudsman Sumbar Minta Klarifikasi Pertamina

Padang, (Antara)- Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat mengirimkan surat berisi permintaan penjelasan dan klarifikasi kepada Pertamina Pemasaran Sumbar, yakni terkait kelangkaan solar satu bulan terakhir di daerah itu. "Paling lama 14 hari setelah pengiriman surat Pertamina diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait kelangkaan solar di Sumatera Barat agar tidak ada informasi yang simpang siur," kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat Yunafri di Padang, Senin. Lembaga negara untuk pengaduan masyarakat Sumbar itu membuat surat yang bernomor 0010/kla/0019.2013.pdg-04/iii/2013 ditembuskan kepada Ombudsman Pusat, Direktur Utama Pertamina dan Kementerian ESDM. Menurutnya, jika 14 hari setelah surat dikirimkan tidak ada klarifikasi akan dilayangkan surat kedua dan jika belum ditanggapi akan dilakukan pemanggilan. Sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah dan BUMN, ombudsman memiliki tanggung jawab agar persoalan kelangkaan solar dapat dituntaskan, kata dia. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar didaerah ini diperkirakan tidak akan berlansung lama dimana dalam waktu dekat ketersediaan pasokan akan segera dapat dipenuhi. Semua pihak diharapkan dapat memaklumi karena kejadian ini terjadi secara nasional berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan kepada pemilik angkutan pertambangan, perkebunan dan kehutanan agar tidak lagi menggunakan solar bersubsidi, kata dia. Dikatakannya, mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan BBM, kendaraan dengan roda lebih dari empat yang mengangkut hasil pertambangan, perkebunan dan kehutanan dilarang menggunakan solar subsidi terhitung 1 Maret. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut terjadi pembelian solar tidak pada porsinya menyebabkan kelangkaan, kata dia. Ia menduga terjadi kepanikan karena masyarakat khawatir terjadi kelangkaan solar sehingga membeli solar dalam jumlah banyak. Teta Tetapi dapat dipastikan hal ini tidak akan berlangsung lama karena tidak mungkin kondisi panik akan terjadi terus menerus, kata dia. Mengatasi hal itu, lanjut dia Pemprov Sumbar telah menyampaikan kepada Pertamina agar segera mengatasi kelangkaan yang terjadi. Namun, kebijakan penambahan sepenuhnya berada ditangan BPH Migas untuk memutuskan berapa kuota solar subsidi dan nonsubsidi yang akan dialokasikan untuk Sumatera Barat. (*/sun)