Papua Damai - JDP usulkan dialog di tujuh wilayah adat

Jayapura (ANTARA) - Jaringan Damai Papua (JDP) mengusulkan kepada pemerintah agar menggelar dialog yang bermartabat di tujuh wilayah yang ada di daerah itu guna menyelesaikan berbagai persoalan.

Koordinator JDP Pastor John Bunay didampingi Deputi JDP Daniel Rangdongkir di Kota Jayapura, Minggu mengatakan, usulan tersebut menyusul ujaran rasisme yang berujung pada aksi anarkis di berbagai daerah.

"Selama ini JDP telah menawarkan gagasan dialog sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Gagasan ini kini telah disuarakan secara meluas dan masif oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah sendiri," katanya.

Hanya saja, kata dia, JDP berpendapat pemerintah belum memulai dengan langkah konkret meskipun Presiden RI Joko Widodo telah mengatakan mendukung proses tersebut.

"Karena itu JDP kembali mendesak pemerintah agar segera memulai tahapan dialog yang bermartabat guna merumuskan masalah dan solusi atau penyelesaian permasalahan di Papua secara menyeluruh dan bermartabat," katanya.

Dialog itu dimulai dengan menggunakan pendekatan tujuh wilayah adat di Papua dengan melibatkan perwakilan dari berbagai komponen yakni Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, kelompok bersenjata di Papua, Orang Papua di Papua, Orang Papua di luar Papua, penduduk di Papua, investor

dan media.

Sejalan dengan itu, lanjut dia, JDP mengajak berbagai pihak agar menghentikan tindakan dalam bentuk apa pun yang dapat berpotensi meningkatkan siklus kekerasan.

"Kami, mengajak para tokoh untuk bekerjasama membangun komunikasi yang dimulai dari bawah guna meredakan ketegangan, kekhawatiran dan sikap permusuhan agar relasi sosial di antara masyarakat sipil dapat dibangun kembali.

"Kami juga meminta agar penegakan hukum yang dilakukan berlaku adil dan transparan terhadap semua pihak. Aparat penegakan hukum mengedepankan prinsip-prinsip HAM secara benar dan imparsial," katanya lagi.

JDP juga, kata dia, menyesalkan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan di luar Papua karena merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap

harkat dan martabat kemanusiaan.

Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan telah menyebabkan aksi kekerasan makin meluas.

Hal tersebut menimbulkan kerugian materi, korban jiwa dan yang paling mendalam adalah hancurnya hubungan sosial di antara masyarakat dan makin hilangnya kepercayaan terhadap negara.

"Sekali lagi, bagi JDP hanya dengan menggunakan media dialog maka permasalahan Papua dapat diurai dengan jernih dan diselesaikan secara adil dan bermartabat," katanya. (*)