Jakarta (ANTARA) - Pemberlakuan pajak digital menurut Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo, tidak perlu dirisaukan oleh pelaku usaha rintisan (startup).
"Fokus pajak untuk e-commerce sebenarnya, bukan untuk startup. Mungkin startup juga akan terdampak, tapi kawan-kawan startup tidak perlu khawatir soal itu," ujar Fadjar di Jakarta, Selasa.
Menurut dia perhatian pemerintah sebenarnya hanya ingin menggali lebih dalam transaksi e-commerce yang terjadi di platform-platform digital global dengan penerapan pajak digital ini.
"Memang sampai hari ini pemerintah kesulitan untuk menerapkan atau memungut pajak dari mereka (platform digital global). Saya kira itu perhatian pemerintah," ujarnya.
Dia mengatakan apa yang sudah ada sekarang misalnya dengan penerapan pajak industri kecil menengah (IKM) sebesar 0,5 persen tidak pernah ada masalah yang memberatkan.
"Cukup fair lah, tidak terlalu memberatkan IKM. Pemerintah juga sudah bisa memberikan insentif. Saya kira yang sekarang pun enggak masalah," katanya.
Fadjar beranggapan soal pajak adalah sebuah keniscayaan, artinya pelaku industri digital tidak bisa selamanya menghindar dari pajak.
Namun menurut Fadjar, selain memungut pajak, pemerintah juga punya tugas untuk memberikan insentif bagi pertumbuhan dan akselerasi pengusaha startup.
"Soal keinginan pemerintah menerapkan pajak, terutama kepada startup, kalau bicara pengembangan usaha kreatif dan inovatif, mau tidak mau kita akan bicara bagaimana mengembangkan startup di bidang ini," katanya.
Berita Terkait
Bank Nagari: waspadai kejahatan saat transaksi digital pada libur lebaran
Kamis, 4 April 2024 19:36 Wib
AHY sebut keuntungan Kota Lengkap mudahkan transformasi digital
Rabu, 27 Maret 2024 10:41 Wib
Pemkot Padang targetkan 12 ribu UMKM pasarkan produk secara digital
Rabu, 13 Maret 2024 15:20 Wib
BNI akan melengkapi Stasiun Lambuang Bukittinggi dengan sarana transaksi digital
Rabu, 6 Maret 2024 22:56 Wib
OJK-Unand edukasi mahasiswa terkait literasi keuangan digital
Selasa, 5 Maret 2024 21:06 Wib
Pemkab Pasaman Barat mulai terapkan identitas kependudukan digital
Senin, 19 Februari 2024 20:09 Wib
Jasa Raharja dorong Samsat digital Leuwipanjang jadi Samsat percontohan
Jumat, 16 Februari 2024 19:56 Wib
IIMS 2024 dibuka Presiden, PLN dorong transportasi berbasis listrik dan hidrogen sebagai gaya hidup digital
Jumat, 16 Februari 2024 15:48 Wib